Selasa 27 Jun 2017 15:29 WIB

Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Tengahi Komunikasi dengan Ulama

Rep: Singgih Wiryono/ Red: Bayu Hermawan
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Ustadz Bachtiar Nasir mengatakan, Presiden Joko Widodo menunjuk Menkopolhukan Wiranto untuk menengahi komunikasi antara Presiden dengan Ulama.

Bachtiar mengungkapkan, hal tersebut disampaikan secara lansung oleh Presideen Jokowi saat bertemu dengan GNPF MUI di Istana Kepresidenan, Ahad (25/6) lalu.

"Presiden menunjuk langsung, setelah ini ada komunikasi yang baik (antara GNPF-MUI dengan Pemerintah)," ujarnya pada konferensi pers di AQL Islamic Center, Tebet, Selasa (27/6).

Bachtiar sebelumnya mengatakan, adanya gangguan frekuensi komunikasi dari GNPF-MUI kepada Presiden Joko Widodo. Gangguan tersebut kata dia, merupakan penyebab terjadinya aspirasi yang akan disampaikan GNPF-MUI tidak pernah tersampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Presiden ingin berdialog, karena presiden bilang, yang berani menegur saya itu ulama, seandainya terjadi dialog diantara kita, mungkin tidak ada aksi 212 (lanjutan aksi 411)," ujar Bachtiar Nasir mengutip perkataan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Bachtiar Nasir juga mengatakan ada yang sengaja mengganggu komunikasi ulama dengan Presiden Joko Widodo. Bachtiar Nasir mengatakan, hal terlihat dari beberapa kali pencoretan namanya dalam agenda pertemuan Presiden dengan Ulama.

"Dalam pertemuan ulama, nama kami dimasukkan, tapi dicoret lagi, kalau ditanya kenapa dan siapa (yang mencoret) saya juga tidak tahu," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement