REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat Rizal Ramli masih menjabat menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memutuskan untuk menghentikan sementara reklamasi Teluk Jakarta setelah melalui berbagai kajian. Tim Sinkronisasi Anies-Sandi meminta Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk membuka data hasil kajian tersebut ke publik.
Anggota Tim Sinkronisasi Marco Kusumawijaya mengatakan, hasil studi Kemenko Kemaritiman yang dipimpin Rizal Ramli menyimpulkan moratorium atas reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan, Rizal saat itu meminta perlunya dilakukan audit atas reklamasi yang menuai polemik tersebut. Namun, sampai hari ini hasil tersebut tak dibuka ke publik.
"Masyarakat juga meminta supaya hasil kajian itu dibuka, dibuka saja apa hasilnya. Kajian dari Menko Kemaritiman yang dulu sebetulnya mengatakan moratorium dan harus ada audit. Nah, audit itu yang mungkin bisa kita pakai untuk menentukan pulau harus dikoreksi seperti apa," kata dia usai diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (17/5).
Menurutnya, Tim Sinkronisasi akan memanfaatkan lahan reklamasi yang terlanjur dibangun. Marco memastikan, pemanfaatan itu akan tetap dalam koridor kelestarian lingkungan, koridor hukum dan kepentingan umum. Tim saat ini masih mengkaji berbagai kemungkinan pemanfaatan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
"Instrumen audit, instrumen SK Gubernur, instrumen keppresnya mungkin ditinjau kembali, berarti harus bicara dengan pemerintah pusat. Kemudian tata ruangnya harus tetap ada, perda zonasinya harus tetap ada," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan membuka peluang pengalihfungsian pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta untuk fasilitas umum, salah satunya kemungkinan dibuatnya pelabuhan. Pengalihfungsian itu dilakukan terhadap pulau yang sudah terlanjur jadi.
"Bisa (salah satunya untuk pelabuhan), jadi itu yang sudah saya sampaikan ketika di debat. Bahwa yang sudah terlanjur jadi akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik," kata Anies di Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (16/5).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
