REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan 23 program gubernur-wakil gubenur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno sudah harus masuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2018 (RKPD Prov DKI Jakarta 2018). Saefullah mengatakan program tersebut harus diakomodir dan melalui proses pembahasan.

"Sekarang ini forum konsultasi ini karena terpilihnya belum lama kemarin kan, sementara kita sudah berproses dari Januari. Jadi forum konsultasi publik ini bisa dijadikan masukan buat memasukkan program-program gubernur terpilih," ujar Saefullah di Balai Kota, Senin (15/5).

Nanti program tersebut dimasukkan ke dalam tingkat asisten pemerintahan. Program-program tersebut akan menjadi RKPD. "Kalau sudah jadi RKPD, itu dijadikan acuan untuk penyusunan KUA-PPAS, baru kita kirim ke dewan untuk dibahas. Ini kan tahun pertama nih buat RPJMD beliau yang terpilih, jadi kalau tidak masuk di RKPD, padahal ini tahun pertama, justru aneh. Jadi harus masuk," katanya.

Selain itu,  Saefullah menyebutkan RKPD selesai pada akhir pekan Mei 2017. Saat ini, mantan Wali Kota Jakarta Pusat mengatakan, waktunya memberikan usulan program. "Besok kita sounding melalui Bappeda agar diberikan masukan-masukan lengkap untuk mengeksekusi visi-misi dalam bentuk program kerja," ujarnya.

Sementara itu, Wakil DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan kewenangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2017 (APBDP 2017) ada di tangan gubernur dan wakil gubernur yang lama. Sementara kewenangan APBD 2018 ada pada gubernur dan wakil gubernur terpilih.

"Kalau dia kewenangannya di APBD Perubahan. Kalau 2018 (masa jabatannya) sudah selesai karena jabatan itu dibatasi waktu. Jangan orang setahun ngerjain programnya orang lain, kan aneh," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika