REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Polisi Rudy Sufahriadi menyatakan bahwa anggaran Satuan Tugas Operasi Tinombala di Kabupaten Poso masih kurang. Kapolda menjelaskan masalah anggaran itu ketika menerima kunjungan Komisi III DPR RI ke Polda Sulteng dalam rangkaian kegiatan reses, Rabu (3/5).
Dalam pertemuan tertutup itu, Kapolda kemudian menjelaskan kepada wartawan usai pertemuan, Komisi III mempertanyakan alasan belum tertangkapnya sembilan anggota teroris yang dipimpin Ali Kalora. "Saya jelaskan satu persatu secara detail dan berapa anggaran yang digunakan," kata dia.
Menurut Kapolda, dalam setiap operasi banyak biaya yang dikeluarkan termasuk uang makan dan kebutuhan operasi. Sementara masih ada program lain yang harus dilakukan seperti memberikan kegiatan kepada masyarakat yang terindikasi radikal sebagai program deradikalisasi.
"Kebutuhan anggaran saya belum bisa sebutkan karena anggaran masih dalam proses pengusulan," kata Kapolda saat ditanya tentang anggaran yang diperlukan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan pihaknya telah mendapatkan penjelasan yang detail dari Kapolda tekait sejumlah persoalan dan penegakan hukum di wilayah Polda Sulteng. "Kapolda sudah menjelaskan kepada kami soal operasi Tinombala di Poso yang sementara berlangsung," katanya.
Selain itu, kata Benny, Kapolda juga menjelaskan bahwa upaya menyelesaikan masalah di Poso tentu membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk dukungan anggaran.
"Komisi III jelas mendukung sepenuhnya atas langkah yang dilakukan Kapolda untuk menuntaskan operasi ini sesuai dengan apa yang diharapkan kita semua," ujarnya.
Benny mengatakan, sejauh yang dijelaskan Kapolda, Operasi Tinombala yang berkolaborasi dengan TNI sudah sangat optimal. Semua itu tidak mungkin terwujud tanpa mendapatkan dukungan semua pihak dan dukungan keuangan. "Oleh karena itu, kami akan menyampaikan hal ini dalam rapat di Jakarta, untuk lebih memperhatikan dukungan anggaran," kata Benny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
