REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Ahmad Riza Patria, mengatakan DPR tetap mengusulkan ada 19 kursi yang akan ditambahkan untuk anggota dewan baru. Jumlah itu dinilai paling ideal sesuai dengan keterwakilan jumlah penduduk Indonesia.
"Setelah simulasi memang diketahui ada 19 kursi yang kurang. Dengan demikian mestinya ada 19 kursi yang ditambahkan. Tujuannya memberi rasa keadilan bagi keterwakilan masyarakat," ujar Riza ketika dihubungi Republika.co.id, Kamis (27/4).
Dia mencontohkan saat ini hanya ada tiga kursi di DPR yang mewakili Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Jumlah itu dinilai belum ideal jika dibandingkan keterwakilan DPD setiap provinsi sebanyak empat kursi.
"Jumlah penduduk selama 15 tahun terakhir meningkat signifikan. Memang idealnya segera ada pengisian kursi sehingga bisa mewakili daerahnya," tambah Riza.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pihaknya dan DPR akan memutuskan perihal jumlah penambahan kursi baru anggota dewan. Saat ini, DPR dan pemerintah masih menegosiasikan jumlah penambahan itu.
Tjahjo menuturkan ada kompromi dari pemerintah dan DPR dalam menyikapi perbedaan usulan penambahan anggota dewan. Adapun pemerintah menyetujui jumlah penambahan anggota DPR sebanyak lima orang, sementara dewan mengusulkan penambahan anggota baru sebanyak sembilan orang.
"Sedang dinegosiasikan oleh Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena menyangkut anggaran juga. Kami saat ini sepakat menambah kursi untuk Kalimantan Utara (Kaltara)," ujar Tjahjo di FISIP UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, Kamis.
Dia melanjutkan, pada Jumat (28/4), pemerintah dan DPR akan melakukan rapat koordinasi terakhir yang membahas RUU Pemilu. Dalam rapat rencananya akan mendiskusikan pengambilan keputusan mengenai jumlah penambahan kursi baru anggota DPR.
"Untuk pengkajian penambahan kursi sedang kami negosiasikan dengan DPR. Pada Jumat besok kami lakukan rapat terakhir dengan DPR," tambah Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
