REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merencanakan pembangunan monorel yang melewati kawasan industri sebagai transportasi massal, untuk mengurai kemacetan.
"Pembangunan monorel ini akan segera terealisasi oleh pemerintah pusat pada 2019," kata Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Bappeda Kabupaten Bekasi, E.Y. Taufik di Kabupaten Bekasi, Ahad (23/4).
Menurut dia, dalam pembangunan dan penambahan transportasi berupa monorel ini tengah dilakukan pengkajian langsung dengan Pemerintah Jepang. Pengkajian itu dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan mempelajari dampak, perawatan, dan spesifikasi lainnya. Namun kesepakatan dengan Pemerintah Jepang sudah terjadi sejak tiga tahun yang lalu. Dalam pembangunan monorel di Cikarang ini adalah jalan untuk mengurai kemacetan yang ada di tujuh kawasan industri utama.
Ia menambahkan dalam pembangunan monorel ini akan dibiayai oleh Pemerintah Jepang melalui Japan Transportation Planning Asociation (JTPA) sebagai konsorsium dengan anggaran yang dikucurkan sekitar Rp 21 triliun dan panjang trase monorel tersebut sekitar 17 kilometer. Sedangkan rute yang diusulkan tersebut mulai dari Stasiun Cikarang-Jababeka- EJIP-Deltamas-Lippo Cikarang-MM2100. Monorel ini akan terkoneksi dengan monorel jalur Timur Barat rute Cikarang-Balaraja yang akan dibangun Pemerintah DKI Jakarta. "Pada nantinya monorel ini akan terkoneksi dengan LRT. Ini dimaksudkan agar pengguna transportasi lebih mudah bila harus berganti jalur tujuan," katanya.
Bahkan, estimasi monorel ini nantinya mampu mengangkut 10 ribu orang per jam. Sehingga dapat mengurangi kemacetan dan mendorong mobilitas warga untuk menggunakan transportasi massal ini. Apalagi ke depanya, monorel ini harus melintasi kawasan permukiman padat di Kabupaten Bekasi.
Taufik menjelaskan saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sedang menyiapkan keperluan dan kebutuhan monorel ini mulai urusan administrasinya, sementara pembiayaan semuanya oleh pemerintah Jepang. Selain itu pemerintah daerah juga diwajibkan menyiapkan lahan dan melakukan upaya pembebasan lahan jika kajiannya sudah selesai.
Pembangunan monorel itu akan menggunakan lahan milik tujuh kawasan industri, dan sekitar 7,7 hektare milik Pemerintah Kabupaten Bekasi dan masyarakat umum. Namun, hingga kini pembebasan belum dilakukan, karena menunggu hasil kajian pemerintah pusat terlebih dahulu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika