REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Bupati Bandung, Dadang M Naser meminta permasalahan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) segera diselesaikan agar tidak terhambat proses pembangunan. Hal ini terkait dengan adanya aksi unjuk rasa warga Parung Serab atas pembangunan tol karena merugikan warga setempat.
"Ada hambatan akses tol seperti di Parung Serab tolong dikomunikasikan dan diselesaikan," ujarnya kepada wartawan di sela sela acara HUT Kabupaten Bandung, Kamis (20/4).
Menurutnya, pengembang menjanjikan pembangunan tol Soroja akan selesai pada Juli mendatang. Diharapkan target tersebut bisa segera dituntaskan.
Sebelumnya, Warga di sembilan RW di Kampung Baranta dan Soledat, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung merasa dirugikan dengan adanya pembangunan tol Soreang-Pasirkoja (Soroja). Sebab, dampak yang dirasakan warga di wilayah tersebut dengan adanya pengangkutan tanah urugan dan material lain membuat jalan menjadi rusak, rumah warga retak, kecelakaan terhadap warga, kebisingan mesin dan polusi debu.
Salah seorang warga Desa Parung Serab Muhammad Sani mengatakan warga menuntut kompensasi kepada pihak pengembang atas dampak negatif yang dirasakan dalam proses pembangunan tol Soroja. Apabila tidak digubris maka pihaknya mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa dan menutup akses jalan untuk proyek pembangunan Jalan Tol Soroja.
“Pengembang sub kontraktor yang dulu menjanjikan kompensasi ganti rugi kepada warga yaitu perbaikan jalan, pembangunan sarana ibadah dan pemberian uang Rp 5 juta per RW. Termasuk mempekerjakan warga setempat. Namun kenyataaannya, selama proyek berjalan dari awal 2016 tidak terjadi,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela rapat dengan pengembang di aula desa Parung Serab, Selasa (19/4).
Menurutnya, pergantian pengembang pelaksana proyek pembangunan tol Soroja tidak lantas membuat mereka memberikan kompensasi kepada warga. Pihaknya meminta agar pengembang segera menuntaskan tuntutan warga. Jika tidak mereka akan menutup jalan akses yang digunakan untuk membawa truk tanah urugan ke proyek Tol Soroja.
Ia menuturkan, saat ini juga terdapat warga yang sudah bekerja namun tidak kunjung diberikan haknya berupa gaji selama 1,5 bulan. Selain itu, pengembang juga tidak membayar material pembangunan yang dibeli dari pelaku usaha yaitu warga Desa Parung Serab. "Rumah saya jsampai saat ini belum dibayar ganti rugi. Karena harga yang ditawarkan panitia tidak sesuai dengan harga pasaran di sini. Keberadaan proyek ini sama sekali tidak menguntungkan warga Desa Parungserab, malah merugikan," ungkapnya.
Usai rapat dan negosiasi yang dilakukan warga dengan pihak pengembang PT PHI perwakilan dari konsorsium PT CMLJ yang dimediasi pemerintah desa Parung Serab, aparat polisi dan TNI belum menghasilkan solusi dan rekomendasi. Sementara terpisah perwakilan dari pengembang PT PHI saat dimintai tanggapan enggan berkomentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
