REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) mengingatkan bahaya bagi-bagi sembako menjelang pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua. Kegiatan bagi-bagi sembako dengan timbal balik harus memilih pasangan tertentu tak ubahnya sebagai perilaku koruptif.

"Kalau kita mau antikorupsi artinya kira harus lawan politik uang. Politik uang salah satunya adalah bagi-bagi sembako. Korupsi sama dengan bagi-bagi sembako," kata BW usai pertemuan di kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Ahad (16/4).

BW mengatakan, hari ini Indonesia sedang membangun demokrasi untuk lebih berkualitas. Pilkada DKI adalah ujian untuk menakar seberapa jauh kualitas demokrasi di Indonesia sejauh ini. Tak seharusnya demokrasi yang telah dibangun lama itu dirusak dengan cara-cara politik uang. Pilkada DKI, kata dia, harus berlangsung bersih, jujur dan adil.

Menurutnya, masyarakat harus diajak melawan politik uang sebagai bagian dari memperkukuh fondasi demokrasi di Indonesia. Sehingga demokrasi haruslah dibangun atas azas kejujuran dan tanpa intimidasi. "Kita sedang membangun demokrasi, kalau hal seperti money politic terjadi masif di Jakarta maka ini berlawanan dengan proses pendewasaan demokrasi," ujar dia.

Menurut BW, Pilkada DKI Jakarta juga harus berjalan dengan baik dan berkualitas, sehingga politik uang harus disikapi dengan tegas dan tidak boleh dibiarkan. "Ditakutkan jika money politic dibiarkan maka itu sama saja kita sedang menulis sejarah suram pilkada di Indonesia," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika