REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah diminta lebih memperhatikan keselamatan orang-orang yang bekerja di posisi strategis dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk para penyidik. Berkaca dari kasus penyerangan yang dialami Novel Baswedan, sudah seharusnya pemerintah menjamin keselamatan para penyidik KPK beserta keluarganya.

Kepala Laboratorium Hukum Universitas Negeri Malang, Suko Wiyono mengungkapkan, tugas pemerintah adalah menciptakan rasa aman bagi mereka. "Walau penyidik tidak mau dikawal tapi itu wajib dilakukan karena kasus yang ditangani bukanlah kasus-kasus remeh," kata Suko kepada Republika.co.id, Rabu (12/4).

Kasus-kasus korupsi bernilai fantastis dipastikan selalu menyeret nama-nama orang yang punya kekuasaan dan dana besar. Bukan hal yang mustahil gerombolan sakit hati ini melakukan ancaman secara individu kepada penyidik atau keluarganya.

"Peristiwa yang dialami Novel Baswedan menunjukkan perlawanan koruptor terhadap penengak hukum bukan main (bahayanya)," kata pria yang juga menjabat sebagai Waketum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Indonesia ini.

Sebagai instusi, sepak terjang lembaga antirasuah ini masih jadi harapan masyarakat luas. Suko menilai kinerja KPK masih bagus dan bisa diandalkan. "Saatnya KPK membuktikan kepada rakyat bahwa pemberantasan korupsi tidak pandang bulu siapapun tersangkanya," kata Suko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika