REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi mengaku belum menerima surat dari DPR tentang permintaan pencabutan pencegahan ke luar negeri terhadap Ketua DPR, Setya Novanto. Sehingga ia mengatakan belum bisa berkomentar banyak terkait hal tersebut.

"Sampai saat ini suratnya belum sampai di meja saya, tolong ditanyakan kepada menteri hukum dan HAM. Jadi belum bisa berkomentar," ujarnya kepada wartawan seusai menghadiri acara penyerahan sertifikat hak atas tanah program strategi nasional serta pembinaan, fasilitas dan kerja sama akses reform di Kota Bandung, Rabu (12/4).

Ia menuturkan, belum mengetahui isi surat tersebut sehingga belum mengerti. Karena suratnya belum sampai di meja kerjanya. Saat ditanya terkait permintaan pencabutan pencegahan karena hak imunitas ketua DPR, Jokowi menegaskan belum bisa berkomentar.

"Saya belum tahu kalau sudah ada di meja saya (suratnya), saya buka dan baca baru saya bisa berkomentar," ungkapnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akan mengirimkan surat nota keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas dikeluarkannya status pencegahan bepergian keluar negeri kepada Ketua DPR RI Setya Novanto. Nota keberatan tersebut dimaksudkan agar Presiden Jokowi membatalkan pencegahan kepada Novanto.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, nota keberatan merupakan sikap resmi DPR RI atas pencegahan terhadap Novanto. Ia menjelaskan nota keberatan diawali nota protes dari fraksi Partai Golkar yang kemudian disepakati seluruh fraksi lainnya di rapat Bamus yang berlangsung hingga Selasa (11/4) malam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika