REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Arsul Sani memberikan komentar soal rencana DPR RI melayangkan nota protes terkait pencegahan Ketua DPR Setya Novanto. Menurutnya, dibandingkan membuat nota protes, lebih baiknya DPR RI mengujinya di lembaga peradilan. Salah satunya adalah melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau mengajukan permohonan praperadilan.

"Yang paling tepat cara merespon tindakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, termasuk oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah dengan mengujinya di lembaga peradilan. Bisa melalui gugatan ke PTUN atau dengan mengajukan permohonan praperadilan," ungkap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (12/4).

Arsul Sani beralasan, dengan pengujian di lembaga peradilan maka kedua pihak sama-sama dapat menjelaskan argumentasinya. Baik itu pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah DPR RI, dan pihak yang mengenakan tindakan, yaitu KPK.

"Kalau lewat jalur lembaga pengadilan keduanya bisa memberikan argumennya masing-masing," Arsul Sani menambahkan.

Meski demikian, Arsul Sani mengatakan melayangkan protes tertulis siapapun boleh, tidak terkecuali dengan DPR RI. Hanya saja, itu terserah lembaga penegak hukum yang bersangkutan bagaimana mereka akan meresponnya. Sementara kalau diuji dalam proses peradilan, ada hukum acara yang meletakkan kewajiban untuk menjawab.

Kemudian masih kata Arsul Sani, nota protes yang akan dilayangkan oleh DPR RI bukanlah sebuah tindakan intervensi terhadap lembaga hukum. Karena DPR RI sendri, kata dia, bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses hukum. "Maka tidak usah dipersepsikan sebagai intervensi," tegasnya.

Sebelumnya, DPR RI telah menyampaikan sikap resminya secara kelembagaan atas pencekalan Setya Novanto terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik. Wakil Ketua Umum DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan berdasarkan Rapat Pimpinan (Rapim) pihaknya mengundang Badan Musyawarah (Bamus) untuk rapat konsultasi. Hasilnya pimpinan DPR RI akan berkirim surat ke Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika