REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Peristiwa penyiraman air keras yang dialami penyidik senior KPK, Novel Baswedan, merupakan peristiwa yang menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi masih dihantui praktik teror dan intimidasi. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Peradilan Bersih Jawa Timur (Kompak Bersih) mendesak Presiden Jokowi turun tangan memimpin agenda pemberantasan korupsi, termasuk mengusut kejadian yang dialami Novel Baswedan.

Sebuah aksi teatrikal digelar di depan Balai Kota Malang pada Selasa (11/4), sebagai bentuk kecaman terhadap tragedi yang menimpa Novel subuh tadi. "Peristiwa ini adalah preseden buruk terhadap proses pemberantasan korupsi di Indonesia dan kami yakin ini berkaitan erat dengan kasus KTP-el," kata M. Fahrudin selaku perwakilan Kompak Bersih di Malang dalam aksinya.

Fahrudin yang juga merupakan Koodinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) menyatakan, kejadian yang menimpa Novel Baswedan adalah tindakan premanisme luar biasa. Teror terhadap Novel merupakan alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi untuk membuktikan komitmennya dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi. "Ada upaya pelemahan penegakan hukum korupsi KTP-el," katanya.

Apalagi, diungkapnya kasus korupsi KTP-el turut menyeret nama-nama besar di lingkup pemerintahan saat ini. Ia menduga penyerangan terhadap Novel melibatkan pejabat-pejabat besar yang namanya disebut selama proses penyidikan.

Aksi teatrikal yang digelar sore itu juga melibatkan pendongeng yang dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup, Samsudin. Samsudin ikut menyuarakan protesnya dengan menggelar pertunjukan wayang kulit di tepi jalan. "Dua tokoh jahat saya hadirkan sebagai lambang koruptor yang tengah mengintimidasi seorang baik yakni Novel Baswedan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika