Senin 10 Apr 2017 18:38 WIB

Haji Lulung: Jangan Mau Dibohongi Pakai KJP Dihapus

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Ilham
haji lulung
Foto: www.kaskus.co.id
haji lulung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) kembali melanjutkan safari politik dalam upayanya memenangkan Cagub dan Cawagub nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada putaran kedua Pilgub DKI. Kali ini, sosialisasi bertema 'Safari Haji Lulung' itu digelar di wilayah Kepulauan Seribu.

Pada kesempatan tersebut, Lulung bersama rombongan juga menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat dan ratusan warga di tiga pulau sekaligus, yaitu Pulau Tidung, Pulau Harapan, dan Pulau Kelapa. Lulung kemudian mengingatkan agar warga Kepulauan Seribu tidak terbuai dengan aksi tipu-tipu atau ancaman penghapusan beberapa program Pemda DKI seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan program Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) serta santunan lansia.

"Saya datang ke sini, untuk menegaskan kepada Bapak Ibu semua bahwa beberapa program prorakyat tetap akan dilanjutkan jika Anies-Sandi memimpin DKI. Jadi, KJP, KJS dan program PPSU saya jamin akan jalan terus, bahkan ditingkatkan," kaya Lulung dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (10/4).

Pria yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD DKI ini juga menjelaskan, KJP dan KJS bukan sekedar program gubernur semata. Sebab, penentu kebijakan di pemerintah daerah bukan hanya gubernur. Menurutnya, semua program Pemda harus disetujui oleh DPRD.

"Bohong besar jika itu diklaim hanya program gubernur. Kalau tidak ada dukungan kita (DPRD) tidak bisa jalan itu. Jadi, Bapak Ibu jangan mau dibohongi pakai KJP, KJS dan PPSU. Diancam-ancam akan dihapus gitu ya," ucap Lulung.

Lulung juga mengingatkan jika uang yang digunakan untuk menjalankan program KJP dan KJS bukan lah uang gubernur, melaikan uang pajak dari semua masyarakat. Oleh sebab itu, menurutnya, sudah sewajarnya jika uang rakyat tersebut dikembalikan untuk biaya pelayanan masyarakat.

"Uangnya juga bukan uang gubernur. Melainkan uang pajak dari semua masyarakat, dan sudah sepantasnya kembali lagi ke masyarakat," kata Lulung.‎

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement