REPUBLIKA.CO.ID, NGANJUK— Ada pemandangan tak biasa ketika Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meresmikan e-Warong KUBE PKH (Kelompok Usaha Bersama-Program Keluarga Harapan) Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Ahad petang (9/10).
Biasanya setelah meninjau proses transaksi di e-Warong yang dilakukan ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program PKH atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Mensos berdialong sebentar kemudian meninggalkan lokasi kegiatan.
Namun kali ini berbeda. Khofifah tiba-tiba memanggil anak-anak ibu penerima PKH untuk maju ke depan. Bocah-bocah itu berbaris rapi dan tersenyum lebar saat Mensos membagikan 1 kilogram telur yang dibungkus kantong plastik.
"Telur makanan bergizi dan enak sekali, nanti telurnya diberikan kepada ibu untuk dimasak ya. Kalian makan telurnya ya nak, supaya sehat dan pintar," ujar Khofifah seraya membagikan bingkisan.
Mensos mengatakan salah satu peruntukan bantuan sosial PKH adalah untuk pemenuhan gizi anak-anak. Kini dengan adanya e-Warong KUBE PKH di lingkungan sekitar warga penerima PKH dan BPNT, maka akan lebih mudah mendapatkan bahan kebutuhan pokok berkualitas baik dengan harga yang terjangkau.
"Ibu-ibu nanti bisa belanja menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di e-Warong dan bisa belanja beras, telur atau minyak goreng. Harganyapun lebih terjangkau karena disuplai langsung dari Bulog," kata dia dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id di Jakarta, Senin (10/4)
Program e-Warong merupakan tindak lanjut dari komitmen Kementerian Sosial dalam mengentaskan kemiskinan melalui sinergi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Melalui e-Warong, pemerintah berharap dapat meringankan beban pengeluaran KPM dan membantu pengentasan kemiskinan.
Sementara itu Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman mengungkapkan tahun 2017 pihaknya akan meluncurkan sebanyak 84 unit e-Warong KUBE PKH dan e-Warong KUBE Jasa di 20 kecamatan se-Kabupaten Nganjuk.
E-Warong ini diharapkan dapat melayani seluruh penerima bantuan PKH dan BPNT. Dengan demikian masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat kurang mampu mendapatkan kemudahan memperoleh bahan pangan berkualitas, bebas memilih komoditasnya, serta kepastian harga yang murah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
