REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Oesman Sapta Odang enggan menanggapi informasi adanya usaha untuk pengambilalihan "kursi" Pimpinan DPD. Namun dirinya menegaskan bahwa DPD dibawah kepemimpinannya sudah sah secara hukum karena telah dilantik Mahkamah Agung.

"Ya biarin saja (usaha pengambilalihan kursi Pimpinan DPD)," kata Oesman Sapta Odang (OSO) dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), di Jakarta, Senin (10/4).

Saat ditanya terkait rencana beberapa anggota DPD yang ingin mengambil alih kepemimpinan DPD, OSO mengatakan tidak bisa karena saat ini DPD dipimpin olehnya setelah dilantik oleh Mahkamah Agung.

Hal itu sekaligus menanggapi adanya informasi DPD akan melakukan Rapat Paripurna pada Senin (10/4). Rapat ini dilakukan untuk menolak kepemimpinan OSO karena pelantikannya dianggap sejumlah anggota DPD melanggar hukum.

OSO mengatakan belum tahu informasi tersebut dan dirinya pun akan mengecek langsung informasi tersebut, sekaligus mengecek soal adanya usulan membentuk DPD tandingan. Sebelumnya OSO terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam sidang paripurna Selasa (4/4) dinihari.

Dalam Paripurna yang diwarnai kericuhan itu juga memilih Damayanti Lubis dan Nono Sampono sebagai Wakil Ketua DPD RI mendampingi OSo. "Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh senator Indonesia, baik dari tengah timur barat kami bertiga Pimpinan DPD baru berusaha akan membawa DPD sesuai dengan hati nurani kita semua dari daerah," ujar Oso, Selasa (4/4) dini hari WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika