Jumat 07 Apr 2017 20:16 WIB

Kemensos Susun Pemetaan Perluasan 10 Juta Penerima PKH

Rep: Kabul Astuti/ Red: Dwi Murdaningsih
Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa menyalurkan bantuan sosial non tunai pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan hibah di aula gedung Bale Kota Tasikmalaya, Jumat (3/3) pukul 18.00 WIB.
Foto: Republika/Rizky Suryarandika
Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa menyalurkan bantuan sosial non tunai pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan hibah di aula gedung Bale Kota Tasikmalaya, Jumat (3/3) pukul 18.00 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Sosial menyusun roadmap (peta jalan) perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018 mendatang. Rencananya, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH akan ditambah sebanyak 4 juta KPM sehingga mencapai 10 juta penerima pada tahun 2018.

Selain PKH, penerima BPNT yang saat ini menjangkau 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM. Khofifah menyatakan butuh persiapan matang agar PKH dan BPNT benar-benar tepat sasaran, terlebih dengan jumlah penerima manfaat yang terus meningkat.

"Peta jalan kita siapkan bersama Kementerian BUMN, mengingat dalam penyalurannya Kemensos bekerjasama dengan sejumlah Bank BUMN seperti Mandiri, BNI, BRI, dan BTN," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Jumat (7/4).

Khofifah menjelaskan, pemetaan tersebut mencakup apa saja yang perlu disiapkan dalam menjangkau 10 juta KPM. Mulai dari anggaran, data penerima manfaat, tenaga pendamping, infrastruktur perbankan, hingga sebaran agen bank yang menjadi ujung tombak penyaluran bantuan sosial PKH.

Menurut dia, perluasan PKH dan BPNT tidak hanya bagi penerima manfaat saja, melainkan dari segi jumlah kebupaten, kecamatan, serta penerima dalam satu kecamatan yang sama. PKH nantinya akan menyasar kantong-kantong kemiskinan di wilayah perdesaan, pinggiran, serta perbatasan Indonesia.

Khofifah menerangkan, program PKH adalah salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Tidak sekedar keluar dari jurang kemiskinan, namun juga lebih mandiri dan berdaya. Saat ini, PKH menjadi program paling efektif dan ampuh mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), berkurang sebesar 750 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).

"Artinya, dengan jangkauan 6 juta KPM dari sebelumnya yang hanya 3,5 juta PKH mampu berkontribusi besar dalam penanggulangan kemiskinan," kata Mensos.

Lanjut dia, ke depan program PKH juga bakal diintegrasikan dengan program subsidi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga lain seperti kesehatan, pendidikan, subsisi pupuk, listrik, elpiji, dan lain sebagainya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement