REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Arah dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dinilai makin memperjelas posisi pemerintah dalam Pilkada DKI Jakarta. Pengamat politik dari Skala Survei Indonesia, Abdul Hakim MS menyebut, bisa jadi ini bentuk intervensi pemerintah terhadap PPP.

Abdul menilai sebab tak ada alasan yang logis atas keputusan PPP mendukung Ahok-Djarot di Pilgub DKI. Sebelumnya, PPP melontarkan alasan bahwa arah dukungan pada Ahok karena alasan politik, yakni agar koalisi pendukung pemerintah pusat solid.

"Karena tak ada relevansi kesolidan koalisi pemerintah dengan arah dukungan partai dalam Pilkada. Maka hal ini memperjelas bahwa pemerintah ada intervensi, ada 'main' di Pilkada DKI Jakarta," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (30/3).

Abdul menilai, pernyataan alasan politis PPP dalam mendukung Ahok membuktikan adanya intervensi pemerintah. Ia yakin jika tidak ada permintaan, maka partai koalisi pemerintah tidak punya kewajiban untuk mendukung kandidat di pilkada DKI Jakarta.  

"Apalagi PPP itu partai berbasis Islam, asasnya Islam biasanya ada kecenderungan untuk pilih yang agama Islam juga," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika