REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Perhubungan bersama-sama denga Polri tengah menyiapkan manajemen lalu lintas guna menghindari stagnasi arus lalu lintas seperti yang terjadi di exit tol Brebes ('Brexit') pada mudik Lebaran tahun lalu. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi saat melakukan sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek di Semarang, Kamis (23/3).
Menurt Budi, soal 'Brexit', esensinya koordinasi dan kerja sama dengan Polri. Karena Polri punya jajaran sampai ke level kecamatan. “Saya sudah ampaikan kepada bapak Kapolri untuk kerja sama. Karena tanpa kerja sama perhubungan dengan Polri tidak bisa apa-apa,” katanya di dampingi Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono.
Yang kedua, lanjut Menhub, kerja sama dengan stakeholder seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian Perhubungan minta Kementerian PUPR untuk menyelesiakan sejumlah bottle neck yang masih ada di beberapa tempat di jalur mudik.
“Tadi Pak Kapolda bilang, itu Pejagan ke kanan rusak semua. Nanti akan dilihat dan pak Kapolda akan mengurangi lalu lintas berat di sana,” kata Budi.
Yang kedua, lintasan sebidang diselesaikan, Harapannya, sesuai janji Kementerian PUPR, bakal diselesaikan dalam waktu pendek ini. Setelah itu baru bicara mengenai manajemen lalu lintas.
Terkait dengan manajemen lalu lintas, masih jelas Budi, yang akan dilakukan sebenarnya cukup simpel. Yang pertama adalah memberikan load (beban) pada jalan tertentu sesuai dengan kapasitasnya.
Yang kedua, tidak boleh memberikan ekspektasi yang berlebihan kepada masyarakat dan harus menjelaskan fakta apa yang akan dihadapi para pemudik dengan adanya fasilitas yang sudah ada di lapangan.
“Kita kasih contoh yang ekstrem 'Brexit'. Dulu kesalahan kita adalah memberikan ekspektasi yang berlebiihan, sehingga orang (pemudik) tumpah ruah ke sana,” katanya
Oleh karena itu, saat mudik, Brexit bukanlah satu-satunya dan bukan segalanya. Jadi masih ada kereta api, ada jalan lintas utara, jalan lintas selatan dan ada 'Brexit'. Bahkan juga ada kapal yang akan sampai ke Surabaya.
Secara teknis, Budi juga mengkui banyak ‘diajari’ Kapolda Jawa Tengah. Jika ada antrean kendaraan sudah mencapai 2 kilometer, maka pintu sebelumnya akan ditutup untuk dialihkan ke pintu yang lain.
Ini harus dilakukan berurutan sampai dengan ke Jakarta. Sehingga beban di pintu-pintu tol itu tidak menumpuk di satu tempat. Yang lain, baru berbicara masalah koordinasi yang akan mulai dilakukan pekan depan bersama Polri. Terutama dengan jajaran di Jawa Tengah untuk membahas lebih intensif terkait 'Brexit'.
Soal 'Brexit' ini Budi mengaku beruntung, karena sudah dilakukan trial pada saat libur akhir tahun (Natal) dan Tahun Baru 2017 lalu dan bisa berjalan cukup baik. Ada satu konsep lagi, tapi ini usulan ganjil-genap, tetapi akan dilihat terlebih dahulu apakah itu bisa atau tidak diterapkan dan belum diputuskan. “Ini usul dari masyarakat bukan dari inisiatif kita,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
