REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anak merupakan bagian penting di sebuah negara yang harus dilindungi sebaik mungkin demi masa depan. Untuk itu, hak dan perlindungan anak harus dipenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan “World Fit for Children” (Dunia yang Layak bagi Anak).
Selama ini, sejumlah pihak termasuk pemerintah daerah telah melakukan berbagai cara dalam memberikan pemenuhan kepada anak. Salah satunya, yakni program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang telah dimiliki 304 kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPPA) mengapresiasi para pemerintah daerah yang telah mencanangkan program ini.
"Kita harus ingat bahwa melindungi satu orang anak, berarti melindungi satu bangsa. Jika semua kabupaten/kota mempunyai komitmen menjadi KLA, maka kita berharap Indonesia Layak Anak atau IDOLA akan terwujud," ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise berdasarkan pesan resmi yang diterima Republika, Rabu (22/3).
Sebagaimana diketahui, pengembangan KLA di setiap kabupaten/kota harus mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak. Beberapa di antaranya, terkait hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kemudian perihal pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.
"Oleh karena itu, Pemerintah, Pemprov, dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan semua anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan mulai dari layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum sampai pada layanan reintegrasi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika