REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau berandai-andai apakah terdapat aliran dana atau kickback (imbalan) terkait nama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang disebut dalam persidangan Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Handang Soekarno. Namun, KPK menegaskan, akan menelusuri faktar persidangan Handang. “Kami belum terlalu jauh berandai-andai saat ini apakah ada atau tidak kickback (imbalan), aliran dana, atau hal-hal lain. Namun, kebutuhan klarifikasi dan bukti-bukti yang kami dapatkan pada proses penyidikan tentu akan kami lakukan di pengadilan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Rabu (23/3).
Terkait disebutnya nama Fahri dalam persidangan Handang, Febri menyatakan, bahwa itu merupakan fakta di persidangan. Dan jika memang relevan, KPK memiliki kewajiban untuk mempelajari lebih lanjut. “Justru keliru kalau misalnya ada fakta persidangan tidak dipelajari oleh KPK. Jadi, ini perlu dilihat dalam kacamata hukum proses hukumnya sudah berjalan dan tentu KPK akan menjalankan sesuai proses hukum acara yang berlaku," tuturnya.
Febri menyatakan, yang akan KPK lakukan adalah mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bukti-bukti yang didapatkan pada saat penggeledahan dan proses penyidikan. “Bahwa nanti ada informasi yang relevan dengan perkara ini dan itu merupakan kewenangan KPK tentu kami pelajari lebih lanjut karena itu kewajiban hukum KPK dan juga kami tidak mungkin mengabaikan fakta.”
Lewat akun Twitter pribadinya yang diunggah hari ini, Fahri Hamzah menyatakan, seharusnya KPK tak perlu mengorkestrasi berita munculnya nama dirinya dan Fadli Zon. Fahri juga menyatakan, KPK tak perlu terus bicara akan mendalami, mengecek, dan lain-lain supaya ada berita karena jika ada sesuatu terkait dua nama itu.
Lebih lanjut dalam cuitannya, Fahri mengatakan upaya KPK ‘menggoreng’ media terbilang sistematis. Bahasa awal akan mendalami, hari berikutnya keluar lagi satu komentar akan menelusuri dan lain-lain. Menurut dia, seharusnya KPK fokus di kasus Handang yang diduga melibatkan keluarga presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika