REPUBLIKA.CO.ID, SAMBAS -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dapat menghadirkan produk-produk yang kompetitif sehingga laku di pasar ekspor.
"Saya kira kepala daerah, baik gubernur maupun bupati semua harus menyiapkan produk produknya agar bisa kompetitif, memiliki kualitas baik, agar bisa diterima untuk pasaran ekspor. Dari sini (Aruk) lewat Kuching (Malaysia) bisa ke negara lain juga tidak apa-apa, tapi jangan sampai dari sana masuk kebanyakan ke sini," kata Presiden seusai meresmikan Pos Perbatasan Lintas Negara (PLBN) Terpadu Aruk, kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (17/3).
PLBN Aruk merupakan satu dari tiga titik PLBN Terpadu di Kalimantan Barat, selain PLBN Entikong di kabupateng Sanggau dan PLBN Nanga Badau di kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi titik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.
"Perbatasan yang kita resmikan yaitu di Aruk ini masuk di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan kita harapkan sama seperti di Pos Lintas Batas Negara lainnya, bisa menjadi titik pertumbuhan ekonomi, bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat terutama agar pos-pos ini bisa kita pakai untuk mengakses produk-produk lokal dan produk-produk Indonesia ke negara tetangga," tambah Presiden.
Sejumlah produk yang diekspor dari Sambas, misalnya, adalah ikan, minyak sawit mentah (CPO), jeruk, lada hingga buah naga. Selain itu Presiden juga berharap agar dengan adanya PLBN terpadu dapat mengurangi penyeludupan di perbatasan.
"Kenapa ada pos perbatasan dengan peralatan yang ada, kemudian pengecekan 'online' yang otomatis, saya kira hal-hal seperti itu yang bisa menstop penyelundupan sehingga pertumuhan ekonomi dapat meningkat, tapi bukan yang penting pertumbuhan ekonominya, tapi siapa yang mendapatkan kue dari pertumbuhan ekonomi itu harus dilihat," jelas Jokowi.
"Karena itu, saya sampaikan kebijakan pemerataan ekonomi itu perlu, sehingga yang menikmati rakyat semuanya bukan hanya segelintir orang," ucapnya.
Dalam peresmian, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
