REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono meminta kader Golkar tidak bereaksi berlebihan dalam menanggapi isu kasus dugaan korupsi KTP-elektronik yang menyeret sejumlah kader Golkar. Hal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di dalam internal Partai Golkar.
Hal itu menurut Agung, sebagai salah satu hal yang dibahas dalam rapat pleno jajaran Pengurus Dewan Pakar di Kantor DPP Golkar, Selasa (14/3). Jajaran meminta agar semua kader menjaga kekompakan dan soliditas partai.
"Terkait ada berbagai pandangan-pandangan yang perlu kami luruskan, dan kami sikapi, kami minta agar ketenangan di jajaran partai mulai pegurus DPP sampai daerah. Bekerja seperti biasa sesuai dengan fungsinya masing-masing," ujar Agung.
Selain itu, ia juga menekankan agar berkaitan kasus KTP-el, semua pihak menghormati proses hukum yang berlangsung dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Khususnya kepada sejumlah nama yang disebut dalam dakwaan kasus tersebut, diantaranya sejumlah kader Golkar.
Karena itu pula, ia tidak sependapat dengan adanya sejumlah pernyataan kader yang seolah mendahului persidangan, salah satunya, terkait usulan wacana Munaslub.
"Kami minta jajaran Golkar agar tetap mengikuti mekanisme sesuai dengan AD/ART partai, jadi ada usulan-usulan yang seolah mendahului persidangan padahal belum dimulai, jangan langsung memvonis pak Novanto bersalah, itu tida benar, itu hanya menimbulkan kegaduhan," katanya.
Ia menegaskan, tidak ada dasar untuk melakukan Munaslub saat ini. Hal ini karena, tidak ada syarat yang bisa memenuhi digelarnya Munaslub. "Itu yang saya katakan, di rapat ini kita bahas. Kita jangan terus bereaksi secara membabi buta, tidak ada secara kategoris masuk dalam dasar-dasar melakukan Munaslub, tidak ada, keliru itu," katanya.
Adapun jajaran Pengurus Dewan Pakar Partai Golkar menggelar Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Selasa (14/3). Rapat pleno Dewan Pakar digelar untuk membahas sejumlah isu-isu terkini yang dihadapi Partai Golkar, salah satunya kasus korupsi KTP-el.
Adapun rapat selain dihadiri Agung Laksono, juga diantarahya dihadiri oleh Anggota Dewan Pakar lainnya yakni Firman Subagyo yang merupakan Wakil Badan Legislasi DPR, dan juga Wakil Ketua MPR, Mahyudin. Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung secara tertutup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika