REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA –- Bupati Purbalingga Tasdi, mengaku kecewa karena kinerja ASN selama setahun kepemimpinannya, belum seluruh menjadi lebih baik. Padahal ajakan menjadikan ASN Purbalingga menjadi ASN yang profesional, sudah dilakukan sejak awal dirinya menjabat sebagai Bupati bersama Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi.
"Hari ini, sudah setahun saya melakukan apel pagi di 167 kantor OPD. Saya sedih karena sekarang masih ada saja pegawai yang terlambat datang ke kantornya," jelas Bupati saat mengikuti apel pagi di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KB dan P3A), Senin (13/3).
Dalam pelaksanaan apel pagi di kantor Dinsosdalduk KB dan P3A tersebut, sebenarnya tidak ada pegawai kantor yang datang terlambat. Pernyataan Bupati tersebut, disampaikan merujuk hasil sidak di kantor lain hari-hari sebelumnya yang ternyata masih saja menemukan adanya ASN yang datang terlambat.
Di kantor Dinsosdalduk KB dan P3A, masih adanya ASN yang belum lengkap dalam menggunakan atribut pakaian dinas. Keseluruhan tercatat ada 12 ASN tidak berpakaian dinas lengkap harus mendapat pembinaan langsung dari Bupati.
"Saya minta yang hari ini belum berpakaian lengkap, harus menyesuaikan dengan perbup yang ada. Kita ini ASN, jadi harus paham siapa diri kita, untuk apa kita hadir, apa yang kita perbuat dan apa manfaatnya bagi rakyat," katanya.
Dia menyebutkan, untuk meningkatkan kinerja ASN di Purbalingga, Pemkab sudah menaikan tambahan penghasilan (Tamsil) hingga 50 persen pada 2017 ini. Harapannya, kenaikan tamsil tersebut bisa diimbangi dengan peningkatkan kinerja.
Bupati juga menyatakan, kedisiplinan dan etos kerja pegawai ditentukan oleh bagaimana pimpinan masing-masing OPD memberikan motivasi dan menjadi motor perubahan bagi jajaran instansinya. Untuk mengukur keberhasilan para pejabat yang dilantik dan diambil sumpah pada awal Januari lalu, Bupati mengaku akan memantau kinerja jajarannya.
"Saya akan memantau kinerja pejabat melalui kinerja pegawai di jajarannya selama setahun. Ada perubahan menuju lebih baik apa tidak. Kalau tidak ada, ya kita ganti," katanya.
Bupati menandaskan tidak akan ragu dalam melakukan evaluasi pada para pejabat, karena pemilihan dan pelantikan pejabat yang dilakukan awal tahun lalu, dilakukan secara gratis dan profesional. Pada awal tahun lalu, ada sekitar 741 pejabat baru eselon II, III dan IV yang dilantik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
