Rabu 08 Mar 2017 19:36 WIB

PDIP Kawal Kesetaraan Perempuan dalam Berdemokrasi

 Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri bersama Istri PM Malaysia Najib Razak, Datin Paduka Seri Rosmah Mansor dan Istri Wapres Mufidah Kalla bersama menteri perempuan kabinet kerja usai melakukan pertemuna di Teuku Umar, Jakarta, Selasa (7/3).
Foto: Republika/Prayogi
Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri bersama Istri PM Malaysia Najib Razak, Datin Paduka Seri Rosmah Mansor dan Istri Wapres Mufidah Kalla bersama menteri perempuan kabinet kerja usai melakukan pertemuna di Teuku Umar, Jakarta, Selasa (7/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2017 menjadi momentum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk menegaskan kembali komitmen menjalankan peranan perempuan dalam pembangunan nasional di berbagai bidang, khususnya dalam berdemokrasi.

Ketua DPP PDI-P Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak, Sri Rahayu mengatakan, PDIP konsisten mengambil langkah strategis mendorong terlaksananya kesetaraan gender. Hal ini pun sudah dibuktikan PDI-P dengan meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam perhelatan Pilkada.

"Sebagai partai yang lahir dari rahim perjuangan rakyat, PDI-P ada di garda terdepan dalam mengawal partisipasi aktif perempuan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentah 2017," ujar Ketua DPP PDI-P Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak Sri Rahayu di Jakarta, dalam keterangan persnya, Rabu (8/3/2017).

Sri Rahayu mengungkap, pada Pilkada serentak 2017 di 101 daerah, terdapat 45 perempuan calon kepala/wakil kepala daerah dan dari jumlah itu ada 13 perempuan terpilih sebagai kepala daerah. Tujuh perempuan terpilih diusung PDI-P yang meliputi 2 Walikota dan 3 Bupati, serta 1 Wakil Walikota, 1 Bupati Perempuan (dari partai lain) dengan wakil bupatinya laki-laki berasal dari PDI Perjuangan.

"Kami bersyukur telah mampu mengantarkan para kader perempuan ke tampuk kekuasaan daerah untuk berjuang dipemerintahan. Keyakinan Partai bahwa Pilkada adalah wahana dan bukti pembelajaran bersama rakyat dan pemimpin, dimana proses merebut kekuasaan melalui cara konstitusionil, sesuai prosedur, jujur, adil dan membanggakan," jelasnya.

Sri menambahkan, kader perempuan PDI-P menunjukkan ketangguhannya berjuang di daerah yang medannya sulit. Yakni di Kota Singkawan dan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat di mana para kader perempuan di daerah ini mampu mengalahkan calon lain yang sangat kuat.

Pilkada serentak 2017 juga telah membuktikan kemampuan perempuan PDI-P mengambil peran dalam proses demokrasi, dimana semua rakyat dan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, maupun partai politik berupaya yang terlibat bersama menentukan bersama masyarakat.

"Pemimpin yang terpilih diyakini PDI Perjuangan akan selalu menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan penegakan Konstitusi dan serta mengedepankan kebijakan demi kesejahteraan rakyat," jelas Sri.

Sri mengingatkan, momentum Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2017 menjadi refleksi bersama semua pihak dalam menjalankan kesetaraan dan demokrasi. PDI-P secara konsisten mendorong dan mengawal kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk kebijakan perlindungan perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Telah menjadi ikhtiar Ibu Megawati Soekarnoputri dengan mendorong partisipasi politik perempuan dan selalu mendukung upaya kerjasama untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kerjasama antar Negara mengenai hal tersebut," jelas Sri Rahayu.

Hal ini juga telah dinyatakan Ibu Megawati saat bertemu dengan istri Perdana Mentri Malaysia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi persoalan masing-masing negara, namun harus dibahas di tingkat regional (ASEAN).

Sri mengajak semua pihak untuk memanfaatkan peringatan Hari Perempuan Internasional sebagai momentum refleksi bersama para pengambil kebijakan dunia. Mengutip pernyataan Bung Karno “Wahai kaum perempuan, marilah bersatu, marilah rukun, marilah menuntut persamaan hak dengan kaum laki-laki itu..!"

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam partisipasi politik dan menduduki jabatan public di pemerintahan untuk tujuan 2030 planet 50:50.

Tujuan jangka panjang tersebut menjadi momentum implementasi target Sustainable Development Goals (SDG), dan menjadikan Hari Perempuan Internasional sebagai waktu untuk refleksi atas kemajuan yang telah dicapai terkait tujuan tersebut dengan terus menerus menggalang kerjasama antar berbagai pihak untuk perubahan dan langkah-langkah yang diperlukan. Adapun target kunci bagi SDG antara lain penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di mana pun berada

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement