REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengungkap pihaknya akan melakukan evaluasi dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Hal ini menyusul sejumlah permasalahan yang terjadi pada putaran pertama Pilkada DKI lalu.

Menurut Sumarsono, yang kembali dilantik sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, evaluasi pertama berkaitan daftar pemilih tetap (DPT). Ia tidak ingin sejumlah permasalahan DPT di putaran pertama Pilkada kembali terulang.

"Tentu amanah Mendagri ke saya sebagai Plt Gubernur DKI, tidak boleh satu orang pun yang kehilangan hak pilihnya, saya kira itu langkah ke depan atas koreksi putaran pertama," ujar Sumarsono saat rapat kerja Kemendagri dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/3).

Menurutnya, pihaknya akan melalukan operasi DPT dari TPS ke TPS maupun dari kelurahan ke kelurahan. Tujuannya untuk memastikan semua pemilih Jakarta masuk ke DPT. Temasuk memasukan pemilih tambahan (DPTB) yang mencoblos pada putaran pertama menjadi pemilih tetap.

"Semua yang DPTB harus didaftar ulang, termasuk mereka yang tidak sempat atau gagal dalam memilih, itu kita daftar ulang dan dibuka dari hari ini mereka bisa daftarkan," ujar Sumarsono.

Selain itu, Sumarsono mengatakan pihaknya juga akan pro aktif menjemput bola kepada pemilih yang belum terdaftar. Hal ini memastikan agar semua pemilih di Jakarta bisa menyalurkan hak pilihnya pada April mendatang. "Kita akan ke apartemen, rusun-rusun mencari dimana pemilih yang belum terdaftar," katanya.

Setelah itu, hingga batas waktu terakhir pihaknya juga akan mengkroscek dan memastikan semua pemilih bisa terdaftar di putaran kedua Pilkada. "Ada sekitar 56 ribu kemarin memang belum merekam, dicari enggak ketemu orang itu, memang karena sebagian di apartemen, atau di lokasi yang sudah tergusur, ini kita kejar terus, sampe ada mobil keliling untuk menjemput siapa yang mau merekam," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika