REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki utang di bank, sudah merupakan hal wajar. Namun Bupati Purbalingga Tasdi, menilai sudah menjadi tidak wajar bila hutang di bank menjadi sangat besar sehingga angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan menghabiskan gajinya.
"Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mau kerja dengan baik, kalau gajinya sudah habis untuk membayar angsuran. Untuk makan sehari-hari saja mungkin harus berpikir lagi bagaimana mencarinya," kata Tasdi saat memimpin apel pagi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Selasa (7/3)
Bupati mengungkapkan, ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga yang terjerat hutang bank ternyata cukup banyak. Berdasarkan data yang dia terima, dari jumlah ASN sebanyak 8.021 orang, yang terbelit utang bank ternyata mencapai 195 orang.
Menyikapi kondisi ini, dia menyatakan dalam waktu dekat akan mengumpulkan para pimpinan bank di Purbalingga, dan meminta mereka untuk tidak memberikan kredit kepada ASN yang sudah terbelit hutang bank. Indikasinya bisa dilihat dari besarnya gaji yang diterima per bulan. "Kalau gaji yang diterima hanya tinggal 30 persen karena harus mengangsur hutang, jangan diberi pinjaman lagi," jelasnya.
Selain meminta kalangan perbankan, dia juga akan meminta pimpinan OPD (Organisasi perangkat Daerah) dan bendahara, agar tidak terlalu mudah memberikan rekomendasi bagi ASN untuk mendapatkan hutang. Tasdi menyatakan, tujuannya melakukan tindakan itu bukan untuk menghalangi para ASN mendapatkan hutang. "Tapi kalau memang membutuhkan hutang, setiap orang harus berhitung dengan cermat. Harus mempertimbangkan apakah sisa gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?" katanya.
Apalagi kalau kalau dana utang tersebut digunakan ASN untuk gaya hedonisme. "Saya cermati, di kalangan ASN masih saja ada yang berpikir tidak makan tidak apa-apa asal rumahnya bagus, motornya bagus, bajunya bagus. Ini tidak baik," tegasnya.
Tasdi mengingatkan, warga Purbalingga yang masih hidup dalam situasi keprihatinan . Antara lain, masih besarnya warga yang tinggal di rumah-rumah tidak layak huni. "Di Purbalingga, masih ada 27 ribu rumah warga yang masuk kategori tidak layak huni. Belum lagi rumah yang tidak punya sarana MCK yang layak. Ini mestinya menjadi sarana introspeksi diri bagi kita, bahwa kita masih dikaruniai kehidupan yang lebih layak," jelasnya.
Terkait masalah kesejahteraan ASN, Tasdi menyebutkan, Pemkab telah menaikkan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (Tamsilpeg) ASN hingga 50 persen mulai tahun 2017. Namun dia meminta, tambahan penghasilan itu diimbangi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Tahun 2016 saya menargetkan PAD Rp 218 miliar, dan ternyata mampu terealisasi Rp 251 miliar atau melebihi target sekitar Rp 33 miliar," jelasnya. Karena itu, tahun ini dia minta realisasi PAD bisa lebih besar lagi dari target.
Dia menyatakan, awalnya sebenarnya merencanakan menaikan Tamsilpeg sebesar 100 persen. Namun kebutuhan dananya ternyata naik sekitar Rp 49 miliar, atau lebih besar dari kelebihan target PAD Rp 33 miliar. "Karena itu, untuk sementara dinaikan 50 persen dulu. Semoga hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan ASN yang akan berimbas pada peningkatan kinerja ASN," kata Tasdi.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga berjanji lebih memperhatikan nasib pasukan kuning yang bertugas membersihkan kota. Berdasar data di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), petugas kebersihan yang berstatus PNS ada sebanyak 130 orang, dan yang berstatus THL ada 148 orang.
Sekretaris DLH, Garbo Eko Handoyo menjelaskan, penghasilan tenaga THL ini dihitung secara harian dimana untuk petugas penyapu jalan mendapat upah Rp 35 ribu per hari. Sementara THL yang berkaitan dengan angkutan sampah Rp 40 ribu per hari. "Kami sedang mengusulkan agar tenaga THL ini mendapat tambahan uang makan Rp 10 ribu per hari," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
