REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Jumat (24/2) pagi. Dalam kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan, untuk mengurangi kesenjangan, pemerintah memiliki rencana mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Jokowi mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pada tahapan awal, pemerintah akan fokus kepada tiga sektor penting. "Yaitu, pertama di reforma agraria dan redistribusi aset. Yang kedua, di bidang akses keuangan dan permodalan. Ketiga, dalam peningkatan pembangunan SDM," kata Jokowi saat berpidato di pembukaan Tanwir Muhammadiyah, Jumat (24/2).
Untuk reforma agraria dan redistribusi aset, diketahui satu persen penduduk Indonesia memegang kurang lebih 55 persen aset negara. Satu orang ada yang memegang, 300 ribu hektare, 700 ribu hektare dan ada juga yang memegang 3 juta hektare. Sementara, petani ada yang tidak memiliki lahan, mereka hanya buruh tani.
Menurutnya, permasalahan tersebut yang harus diselesaikan. Dalam kebijakan redistribusi aset, pemerintah hendak membuat rakyat memiliki sebidang tanah yang diakui oleh negara. Supaya dapat dimanfaatkan secara produktif.
Kedua mengenai akses permodalan. Dalam sektor ini, menurut presiden, pemerintah mengupayakan keadilan sosial dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi rakyat kecil terhadap permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Akses permodalan yang kita mulai saat ini dengan KUR, interest yang dulu 22 persen sekarang menjadi 9 persen dan akan kita upayakan tekan lagi ke angka 7 persen," ujarnya.
Kemudian, yang ketiga mengenai sektor pengembangan SDM. Presiden Jokowi menyeru agar memfokuskan diri pada pendidikan dan pelatihan vokasi. Tahun 2016 angkatan kerja didominasi oleh masyarakat berlatar belakang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK. Sehingga menjadikan angkatan kerja yang memiliki keterampilan khusus sangat dibutuhkan.
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan, Muhammadiyah juga melihat perlunya terobosan seperti yang disampaikan presiden. Presiden menggunakan jurus untuk mencoba memotong mata rantai yang menyebabkan Indonesia menjadi timpang dan membuat terjadinya kesenjangan ekonomi. Sehingga, berdampak kepada hal-hal lain.
"Kebijakan ekonomi berkeadilan, kami nilai terobosan dari langkah dan spirit nawacita Pak Jokowi yang diimplementasi secara konkret dalam kebijakan imperatif. Inilah sesungguhnya ekonomi konstitusi," ujarnya.
Ia menjelaskan, karena itu Muhammadiyah mencoba mengambil peran dan posisi yang sifatnya kemitraan. Contohnya Klinik Apung Said Tuhuleley, Muhammadiyah sudah menyiapkan sebanyak 15 Klinik Apung lain yang bisa beroperasi di wilayah kepulauan. Klinik Apung bisa mengobati penduduk yang mengalami sakit.
Haedar menambahkan, ini ekonomi yang berbasis pada cita-cita kemerdekaan Indonesia dan Pasal 33 UUD 45. Jadi, Muhammadiyah yakin dengan momentum Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Maluku. Muhammadiyah mengajak semua pihak menggerakkan ekonomi berkeadilan yang nantinya akan berdampak pada kedaulatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika