REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai pernyataaan Presiden Joko Widodo yang menyebut demokrasi cenderung telah kebablasan adalah hal yang keliru. Menurutnya, dalam demokrasi tidak dikenal istilah kebablasan, yang paling mungkin kata dia, justru adalah sisi dari demokrasi itu sendiri yakni soal kebebasan dan hukum.

"Ada kekeliruan dari yang menulis pidato Pak Jokowi, terminologi demokrasi kebablasan itu tidak dikenal. Demokrasi itu tidak bisa kebablasan, yang kebablasan itu salah satunya kebebasannya atau hukumnya," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).

Sehingga ia menilai, tidak sepatutnya Presiden menyebutkan demokrasi telah kebablasan, mengingat demokrasi yang didapat Indonesia saat ini bukan hal yang mudah. Ia pun menyalahkan, pembuat konsep pidato Presiden yang tidak memahami konsep-konsep dasar dari demokrasi.

"Demokrasi itu jangan disalahkan, demokrasi itu kita dapat berdarah-darah ini, terus bilang demokrasi kebablasan, salah itu. Yang disalahkan itu hukumnya dan yang menyebabkan hukum itu salah itu ya pemerintah," ujar Fahri.

Lebih lanjut Fahri menilai, semestinya Presiden tidak perlu mengeluhkan demokrasi yang kebablasan, tetapi justru mengoreksi diri sendiri sebagai jajaran eksekutif. Hal ini karena ia menilai, kondisi yang dikeluhkan Jokowi tersebut muncul bukan tanpa sebab, melainkan karena kelalaian Pemerintah sendiri, yang belum dapat menciptakan hukum yang berkeadilan.

"Jadi Pak jokowi tidak boleh mengeluh, karena itu soal dirinya sendiri. Bukan soal rakyat. Saya kira Pak Jokowi kritiklah diri sendiri, sebagai eksekutif dan sebagai penyelenggara negara bahwa rakyat belum merasakan penegakan hukum yang adil," kata Fahri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika