REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah ulama sepuh bersilaturahim dengan Menteri Koordinator Politik dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto di kantornya, Selasa (21/2). Para ulama meminta Menkopolhukam menjadi fasilitator dalam islah nasional.

Rombongan ulama sepuh tersebut terdiri dari KH. Muhammad Ma’shum Al Bondowosowi, KH. Salahuddin Wahin atau Gus Sholah, KH Habib Muchsin Bin Ahmad Al-Atos, KH Prof. Didin Hafiduddin, KH Muhammad Yunus dan Ust Ahmad Parlaungan.

Kiai Ma’shum mengatakan, pihaknya meminta Wiranto menjadi fasilitator dalam islah nasional. Kiai Ma’shum menginginkan ada kesepahama yang sama antara pemerintah dan ulama. Perselisihan hanya akan berdampak buruk kepada rakyat.

"Perdebatan rakyat terutama di media sosial terjadi sangat tajam terutama berkenaan dengan penafsiran pancasila," ujar Kiai Ma’shum dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (22/2).

Sebagian rakyat, kata Kiai Ma’shum, kebenaran tunggal pancasila. Di sisi lain ada juga yang menyatakan anti Pancasila. Sebab itu, menurutnya, perlu merukunkan seluruh elemen bangsa. Termasuk diperlukan rumusan agar Pancasila dapat berdaulat kembali.

Menanggapi hal tersebut, Wiranto menuturkan, semakin hilangnya nilai-nilai Pancasila karena pada masa transisi orde baru ke reformasi masyarakat memandang haram semua peninggalan Presiden Soeharto. Seperti dihapusnya Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4).

Untuk itu, Wiranto mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo membentuk unit kerja khusus guna pemantapan Pancasila. Perselisihan yang terjadi akhir-akhir ini, menandakan rasa kepemilikan rakyat kepada bangsanya sangat tipis.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu ingin membentuk badan baru untuk pembekalan bela negara kepada seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kementerian akan dilibatkan untuk membuat modul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika