Jumat 03 Nov 2023 05:36 WIB

Menkopolhukam Paparkan Pemetaan Politik Islam di Unhas

Bagi masyarakat Indonesia yang religius, agama sangat menentukan kehidupan masyarakat

Menkopolhukam Mahfud MD di hadapan peserta NLC ICMI dan seluruh pengurus ICMI saat membuka kegiatan tersebut pada Kamis (2/11/2023) di Aula Prof Dr Amiruddin, Universitas Hasanuddin (Unhas), Sulawesi Selatan.
Foto: ICMI
Menkopolhukam Mahfud MD di hadapan peserta NLC ICMI dan seluruh pengurus ICMI saat membuka kegiatan tersebut pada Kamis (2/11/2023) di Aula Prof Dr Amiruddin, Universitas Hasanuddin (Unhas), Sulawesi Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memaparkan pemetaan politik Islam di Aula Prof Amiruddin Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (2/11/2023). Mahfud MD menjelaskan bahwa Islam dan muslim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik Tanah Air.

Politik berakar pada nilai-nilai tentang kebaikan hidup bersama dari berbagai ajaran dan yang paling berpengaruh adalah ajaran agama. Terlebih, bagi masyarakat Indonesia yang religius, agama sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat.

Mahfud menjelaskan, saat pendirian negara Indonesia terdapat perdebatan tentang jenis negara yang seharusnya didirikan. Tokoh-tokoh Islam, yang diwakili Wahid Hasyim, Bagus Hadikusumo, Kyai Agus Salim, dan lainnya, menginginkan Indonesia merdeka sebagai negara Islam dengan istilah khilafah.

"Namun, Bung Karno dan tokoh lainnya berpendapat bahwa menggabungkan agama dengan negara bisa menjadi sumber konflik," katanya.

 

Oleh karena itu, mereka mengusulkan negara yang terbuka, bersatu dalam keberbedaan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip pluralisme dan demokrasi.

Indonesia menjadi negara yang memperlakukan seluruh pemeluk agama dan keyakinan dengan adil, memberikan perlindungan, dan menghargai keberagaman.

Semua sepakat dengan prinsip-prinsip dasar yang mendorong pembangunan bangsa, membangun keadilan, mengatasi kemiskinan, menciptakan peluang kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

"Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar persetujuan dan itulah yang membuat kita menjadi Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan tentang khilafah yang merupakan konsep pemerintahan Islam, tetapi dalam ajaran Islam tidak ada bentuk tertentu.

Pengaturan pemerintahan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan masyarakat. Pemilihan pemimpin bisa melalui musyawarah, pemilihan langsung, atau mekanisme lainnya, jelas Mahfud.

Hal itu menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan Islam tidak dijelaskan secara rinci dalam agama, sehingga pilihan itu bergantung pada kondisi dan kebijakan yang sesuai untuk masyarakat pada waktu itu.

"Kita terus bekerja bersama untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan mengatasi masalah yang dihadapi bangsa kita. Ini adalah bagian dari evolusi Indonesia sebagai negara yang terus berkembang. Mari kita terus membangun bangsa ini dengan semangat kebersamaan dan kerja sama," ujar Mahfud.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement