REPUBLIKA.CO.ID,KPU Kota Tasik Klarifikasi Isu Ledakan Pemilih Tambahan
TASIKMALAYA -- Sebanyak 4.000 daftar pemilih tambahan (DPtb) dikabarkan membanjiri Pilkada Tasik pada Rabu (15/2) lalu. Banyaknya jumlah DPtb sempat dipertanyakan oleh kubu timses pasangan Dede Sudrajat-Asep Hidayat. Menjawab keresahan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasik pun melakukan klarifikasi.
Ketua KPU Kota Tasik Kholis Muchlis meralat 4.000 pemilih pada Pilkada lalu bukan sepenuhnya DPtb. Empat ribu pemilih itu bisa dikategorikan menjadi dua yaitu pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemilih yang menggunankan hak pilih di luar TPS atau Daftar Pemilih Pindahan (DPpb). Setidaknya, dia mengatakan terdapat 600 orang yang masuk kategori DPpb. Adapun sisanya atau 3.400 orang merupakan pemilih yang bukan berada di DPT.
"Di luar TPS sekitar 600 orang, sisanya 3.400 yang tak terdaftar di DPT, nama yang tak terdaftar itu masuk tambahan (DPtb)," katanya pada Republika.co.id, Senin (20/1).
Ia menerangkan pula soal munculnya 3.400 orang yang masuk kategori DPtb lantaran dua faktor. Pertama, pemilih yang baru saja pindah menjadi warga Kota Tasik jelang pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan data dari Disdukcapil, ia mengklaim jumlah warga pindahan ini mencapai sekitar 1.900 orang. Kedua, pemilih yang tidak terdata ketika Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mengadakan pendataan di lapangan.
"Kalau yang 3.400-an asal usulnya dua, satu pemilih yang pindah dari luar kota Tasik dan kedua pemilih yang tidak terdata di lapangan waktu PPDP mendaftarkan ada saja yang terlewat. Kalau warga pindahan ada sekitar 1.900 berarti sisanya itu orang-orang yang tidak terdata oleh PPDP," jelasnya.
(Baca Juga: Mungkinkah Hasil Pilkada Tasik Digugat ke MK?)
Ia mengaku tak khawatir kalau nanti diminta mengklarifikasi data ketika salah satu paslon menggugat hasil Pilkada di Mahkamah Konsitusi. Bahkan ia menantang balik untuk mengadakan sensus terhadap para pemilih yang dipertanyakan tersebut.
"Penasaran siapa orangnya? Bisa dicek dan disensus sebetulnya, KPU siap mengecek bareng panwas dan saksi ke rumahnya. Baik orang yang datang dari luar dan temuan KPU, ini kalau ingin membuktikan secara sempurna. KPU siap apa ini orang Kamboja atau Cina, bagi saya tak khawatir karena sesuai mekanisme," tegasnya.
Sebelumnya, timses pasangan calon nomor urut tiga Dede Sudrajat-Asep Hidayat berencana membawa hasil Pilkada Kota Tasik ke ranah Mahkamah Konstitusi (MK). Timses Dede-Asep menilai ada bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan paslon pemenang versi hitung cepat KPU dan LSI Budi Budiman-Muhammad Yusuf. Ketua tim koalisi parpol pendukung Dede-Asep, Miftah Fauzi mengatakan tak akan ambil diam dalam menyikapi hasil hitung cepat KPU. Ia mencurigai ada kecurangan yang dilakukan paslon nomor urut 2 salah satunya penambahan daftar pemilih tetap. Menurutnya, terjadi keanehan karena jumlah daftar pemilih tetap naik secara signifikan jelang Pilkada. "Pertanyaannya bagaimana muncul daftar tambahan sampai empat ribu orang?" sebutnya.
Sementara itu, timses pasangan calon nomor urut 2 Budi Budiman-Muhammad Yusuf menanggapi santai kabar digugatnya hasil Pilkada Tasik pada 15 Februari lalu. Dalam hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasik, paslon Budi-Yusuf berada di posisi nomor satu.
Ketua tim pemenangan Budi-Yusuf, Zen Zen Zainuddin merasa tak khawatir jika kubu paslon nomor urut 3 Dede Sudrajat-Asep Hidayat mengajukan gugatan ke MK. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak konstitusi yang dimiliki setiap orang. Ia menampik adanya pelanggaran yang membuat paslon Budi-Yusuf mampu memang di enam dari sepuluh Kecamatan.
"Tidak ada kekhawatiran dari kubu Budi-Yusuf, apalagi dari aspek urusan money politic, penggelembungnan suara tidak ada. Di MK berkaitan dengan perselisihan suara, saya liat semua TPS wajar saja, tidak terlalu khawatir akan itu," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika