Sabtu 11 Feb 2017 13:50 WIB

Kapolda Metro: Tangkap Pelaku Politik Uang di Pilkada Jakarta

Kapolda Metro Jaya M Iriawan (kedua kanan)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Kapolda Metro Jaya M Iriawan (kedua kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan memerintahkan jajarannya untuk menangkap semua pelaku politik uang yang berkeliaran jelang dan saat pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari mendatang.

"Intelijen dapat informasi akan ada politik uang. Amankan, tangkap semua pelaku yang melakukan politik uang," kata Iriawan pada apel kesiapsiaggan pengamanan tahap pemungutan suara dalam rangka Pilkada Serentak 2017 di Monas, Jakarta, Sabtu (11/2).

Pihaknya mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengantisipasi politik uang pada hari pemungutan suara nanti.

"Tidak boleh dikotori dengan kegiatan politik uang. Media tulis, jangan coba-coba melakukan politik uang di Jakarta, kami akan lakukan proses hukum yang coba melakukan itu," ujar Iriawan.

Ia meminta semua aparat untuk melakukan deteksi dini terhadap segala ancaman dan gangguan yang ada. Monitor setiap perkembangan informasi, dan mengamankan kondisi sehingga jangan ada intimidasi, politik uang, manipulasi kecurangan dalam berbagai bentuk oleh partai politik tertentu.

Sebelumnya di dalam apel, ia mengingatkan agar anggota TNI/Polri menjaga netralitas, tidak terlibat politik praktis karena hal itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat.

Iriawan juga mengatakan aparat agar melaksanakna pengamanan secara terpadu dan komprehensif dengan menempatkan sinergitas pada seluruh komponen masyarakat, baik penyelenggara Pilkada maupun mitra pengamanan. Sehingga sinergitas TNI, Polri dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta menjadi contoh bagi kerja sama pengamanan Pilkada Serentak 2017 di Indonesia.

"Ini yang dimaui masyarakat, sehingga mereka merasa terayomi dan aman," ujar dia.

Pihak Kepolisian dengan dukungan TNI, menurut dia, juga akan melakukan pengamanan dan pengawalan hasil perhitungan suara. Mulai dari proses pengiriman dari panitia pemungutan suara (PPS) ke tempat pemungutan suara (TPS), dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) hingga ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

"Saya minta diamankan, dikawal. Saya juga minta unsur babinsa untuk ikut mengawal, tidak ada TNI mendekat ke TPS, saya yang tanggung jawab," ujar Iriawan.

Anggota TNI, ia mengatakan akan ikut mengawasi dengan peralatan nonsenjata di TPS dengan tujuan mengamankan Pilkada Serentak Jakarta. Lebih lanjut, ia mengatakan aparatnya harus meningkatkan upaya preventif sehingga dapat mencegah permasalahan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara tiba-tiba.

"Lakukan patroli gabungan, cari tempat rawan yang sekiranya bisa mengancam keamanan masyarakat saat pemungutan suara. Karena saya dapat laporan masyarakat yang takut ke TPS karena ada tekanan," ujar dia.

Terakhir, ia meminta agar jajaran aparatnya melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, menjaga kesehatan dan niatkan pelaksanaan tugas untuk beribadah.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement