REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto mengaku telah melakukan konsilidasi dengan beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) jelang Aksi Bela Ulama yang akan digelar Sabtu, 11 Februari 2017 (112). Hasilnya, ormas-ormas ini akan tertib dalam melakukan aksinya.
"Saya kira pertemuan itu (dengan ormas) kan sudah membuahkan suatu pemahaman bahwa intinya, jangan sampai kegiatan-kegiatan dari kelompok, ormas manapun mengganggu kegiatan masyarakat," kata Wiranto ditemui di Istana Negara, Jumat (10/2).
Wiranto menuturkan, saat ini masyarakat yang ada di provinsi DKI Jakarta tengah bersiap melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tinggal menghitung hari. Untuk itu, kegiatan aksi seharusnya tidak mengusik ketentraman dan ketenangan masyarakat menuju Pilkada ini. Hal tersebut lah yang penting dijaga bersama kali ini.
Menurut Wiranto, pihaknya pun telah berkonsolidasi dengan FPI dan GNPF yang memberikan komitmen mereka akan ikut serta menjaga aksi ini lebih kondusif. "Itu yang saya pegang," ujarnya.
Untuk kegiatan long march yang biasanya diadakan dalam beberapa aksi terakhir, kemungkinan tidak akan dilakukan. Jika ada, kegiatan tersebut akan berbenturan dengan Pilkada yang memasuki masa terakhir kampanye masing-masing pasangan calon.
Kemudian, masyarakat yang akan mengikuti aksi diimbau melaksanakan Shalat Subuh di masjid sekitar rumah mereka. Kalaupun ada beberapa unsur masyarakat yang masih akan datang dan melakukan Shalat Dhuha, Zuhur, hingga Ashar di Masjid Istiqlal, diprediksi jumlahnya tidak akan banyak. Sehingga pelaksanaan persiapan kampenye Pilkada akan tetap kondusif.
Wiranto mengatakan, FPI dan GNPF menjamin organisasi mereka tidak akan membuat masyarakat resah, tidak aman, dan tidak tenang. Ini menjadi jaminan moral yang luar biasa berat, dan kalaupun ada pelanggaran hukum atau peraturan lain, maka pihak kepolisian akan bertindak tegas sesuia dengan kewajiban mereka.
"Dan ini saya kira suatu gentlemen agreement, suatu kesepakatan yang harus kita sepakati karena orientasinya kepada keamanan masyarakat. dengan demikian, saya harapkan masyarakat juga tenang, jangan sampai terpengaruh oleh hoax (berita bohong), provokasi yang tidak bertanggungjawab, yang menggunakan momen ini justru untuk membuat keadaan semakin keruh," kata Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
