REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Umat Islam (FUI) yang memprakarsai long march jalan sehat Spirit 212 pada Sabtu, 11 Februari 2017 (Aksi 112) menyatakan, aksi 112 tetap dilaksanakan dengan perubahan lokasi. Hal ini berkaitan larangan dari Polda Metro Jaya.
"Tidak ada pembatalan aksi 112 karena tidak ada satu UU pun yang dilanggar," kata Sekretaris Jenderal FUI, Muhammad Al Khaththath kepada Republika.co.id, Kamis (9/2).
Ia mengatakan, FUI sudah menyampaikan pemberitahuan sesuai Undang-undang (UU). Oleh karena itu, FUI meminta seluruh umat Islam, khususnya alumni aksi 212 tidak ragu-ragu atau khawatir untuk datang ke lokasi aksi 112 di Jakarta.
Ia menyampaikan, mengingat suhu politik yang meninggi dan ada dua pasangan calon yang mengadakan kampanye terakhir dengan jumlah massa besar pada Sabtu (11/2). FUI memutuskan untuk memodifikasi aksi 112. Perubahan demi menjaga keselamatan peserta aksi 112 dari berbagai provokasi.
"Aksi menjadi dzikir dan tausiyah nasional untuk penerapan Surat Al-Maidah 51, wajib pilih pemimpin Muslim dan haram pilih pemimpin kafir," ujarnya.
FUI menggeser pusat aksi 112 dari Monas-Bundaran HI ke Masjid Istiqlal. Keputusan tersebut merupakan inisiatif dan kearifan para ulama, habaib serta pimpinan ormas Islam yang tergabung di dalam FUI. Tujuannya untuk menjaga kemurnian dan keselamatan perjuangan umat Islam.
Dijelaskan Al Khaththath, tujuan aksi 112 tetap seperti semula. Yakni, tolak penodaan Alquran, tolak kriminalisasi ulama, tolak penghinaan terhadap ulama, jaga pilkada yang jujur dan adil serta wajib pilih gubernur Muslim. "Setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, maka kami menyerukan kepada para peserta aksi 112 untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan lokasi aksi di Masjid Istiqlal dan sekitarnya," jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan dimulai dengan shalat Subuh berjamaah di Masjid Istiqlal. Bagi umat Islam yang berada di luar Jakarta, dipersilahkan datang malam hari ke Masjid Istiqlal dan bisa Shalat Tahajud bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika