REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menilai apa yang diuraikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya pada Selasa (7/2), malam, sebagai hal yang baik bagi pemerintah. Namun, Hendrawan juga mengingatkan wake up call yang disebut SBY itu bukan hanya untuk penyelenggaraan negara semata.

"Yang terjadi hari ini itu hasil dari proses panjang, termasuk kondisi-kondisi yang tercipta pada periode sebelumnya," kata Hendrawan saat dihubungi pada Rabu (8/2).

Dalam pidatonya, SBY menyampaikan sejumlah hal, yang ia nilai sebagai wake up call atau peringatan kepada pemerintah. SBY menyoroti persoalan keadilan, kebhinnekaan dan kebebasan yang ia nilai menjadi keresahan sejumlah pihak saat ini.

Hendrawan mengatakan, salah satunya, liberalisasi ekonomi Indonesia sudah terjadi sejak lama, dimulai pada 1983. Kemudian, liberalisasi politik pada 1999 dan amendemen UUD 1945 pada 1999-2002. "Wajah kita berubah dalam puluhan tahun terakhir ini. Kita jangan kaget atau pura-pura tak paham," katanya.

Karenanya, wake up call itu sebaiknya jangan hanya dimaknai kepada penyelenggara negara atau pemerintah semata, tetapi juga kepada semua pihak. Karena hanya dengan merapatkan barisan, cita-cita bangsa bisa tercapai.

Ia pun meminta semua pihak terjaga dan waspada, sebagaimana disebutkan SBY sebagai wake up call tersebut. "Semua harus merapatkan barisan untuk memberi kontribusi bagi negeri. Selama semua pihak mengedepankan persatuan dan persaudaraan, kebebasan akan menjadi peluang emas untuk maju dan berkreasi. Juga hentikan siasat dan praktik politik adu domba, politik fitnah dan intimidasi," kata Hendrawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika