Senin 06 Feb 2017 23:34 WIB

Staf Kepresidenan Sesalkan Pernyataan Soal Demo di Rumah SBY

Suasana Rumah baru Presiden RI ke-VI Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Mega Kuningan , Jakarta, Ahad (29/10).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Suasana Rumah baru Presiden RI ke-VI Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Mega Kuningan , Jakarta, Ahad (29/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Chrisma Albandjar menegaskan pihaknya menolak disangkutpautkan dengan insiden ataupun demonstrasi yang dilakukan di depan kediaman Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kami menyesalkan pernyataan pers dari DPP Partai Demokrat yang memberi kesan seolah-olah ada hubungan antara kehadiran Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di acara Jambore Mahasiswa Indonesia dan demonstrasi di depan kediaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Chrisma Albandjar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (6/2).

Ia menegaskan bahwa kehadiran Kepala Staf Kepresidenan pada acara Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia di Bumi Perkemahan Cibubur pada 5 Februari 2017 adalah atas undangan Panitia Jambore. Pada acara tersebut, sebut Chrisma, Teten Masduki menyampaikan materi mengenai upaya menjaga NKRI.

Beberapa hal yang disampaikan di antaranya bahwa untuk menjaga NKRI seluruh pihak harus terus menjaga toleransi terhadap keberagaman sesama warga. Selain toleransi, semua warga di Indonesia juga harus merasakan pembangunan, dari Jawa sentris ke Indonesia sentris, termasuk mereka yang di daerah terpencil, perbatasan dan pulau terdepan.

"Kepala Staf Kepresidenan juga menjelaskan bahwa kita harus punya kemampuan kompetisi dalam persaingan dalam menarik mendapatkan investasi, perdagangan dan pasar tenaga kerja. Karena itu peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur dan kemudahan usaha harus dilakukan," katanya.

Pada kesempatan itu, kata Chrisma, Teten juga menjelaskan kepada para mahasiswa yang hadir terkait penyelesaian masalah kesenjangan ekonomi dan sosial. Solusi dari persoalan itu, menurut Teten, yakni masyarakat harus mendapatkan akses yang sama dalam hal hasil pembangunan termasuk akses terhadap informasi, permodalan dan lahan, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Dalam sesi dialog, kata Chrisma, mahasiswa juga menyampaikan kritik kepada Pemerintah tentang transparansi dana desa, HAM masa lalu, masalah investasi asing, Papua, masalah listrik dan pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Teten sekaligus mengajak mahasiswa untuk turun ke desa guna memastikan program-program di desa berjalan dengan baik untuk kemajuan desa, kata Chrisma.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement