REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengalaman penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar dapat menjadi pembelajaran dalam sistem seleksi nantinya. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden juga meminta agar sistem seleksi hakim MK melalui panitia seleksi dilakukan secara terbuka.
"Presiden sudah meminta kita semua terutama yang menjadi pembantu beliau agar pansel MK dilakukan secara terbuka dan nanti juga belajar dari pengalaman penunjukan Pak Patrialis jangan terulang kembali," kata Pramono di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1).
Selain itu, dalam proses seleksi calon hakim MK juga akan melibatkan partisipasi publik. Sehingga diharapkan dapat menemukan calon hakim MK yang terbaik.
"Partisipasi publik dilibatkan bisa didapat calon hakim MK yang baik, akan diambil dua orang, pengalaman sebelumnya saat presiden memutuskan pak Palguna dan satu lagi mekanisme itu yang akan dilaksanakan, tentu orang-orang yang kredibel," jelasnya.
Kendati demikian, menurut Pramono, hingga kini Presiden belum menerima surat dari MK terkait pemberhentian atau pengunduran diri Patrialis sebagai hakim MK.
Ia mengatakan, proses pembentukan panitia seleksi tersebut nantinya akan dilakukan cepat sehingga dapat segera menemukan pengganti Patrialis. Yang terpenting, sambungnya, proses seleksi dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
