REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mendapat nilai A dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2016. Selama ini, belum pernah ada kabupaten yang berhasil meraih nilai A di seluruh Indonesia.
Hasil evaluasi SAKIP tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kementerian PAN-RB) RI, Asman Abnur, kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di kantor Gubernur Jawa Timur, Jl Pahlawan No 110 Surabaya, Selasa (31/1).
Menurut Asman Abnur, di Indonesia, Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten yang mendapat nilai A. Kementerian PAN-RB, lanjutnya, telah mengecek penerapan SAKIP dengan berbagai indikator dan verifikasi lapangan, termasuk tim penilai independen.
Menurut Asman, pencapaian untuk mendapatkan kategori A dalam penilaian SAKIP tidak mudah. Banyak hal yang harus dipenuhi terkait peningkatan kinerja pemerintahan. Efektivitas kegiatan diukur dengan orientasi keberhasilan kinerja, bukan semata-mata soal anggaran.
”Kami melihat daerah mana yang efektif mengeluarkan anggaran, memiliki target dalam bekerja. Jadi SAKIP ini bukan seperti lomba atau kompetisi, tapi sejauh mana daerah memanfaatkan anggarannya secara efektif, punya target dan hasil kerja jelas,” kata Asman.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan peningkatan pelayanan publik dilakukan bersama-sama aparatur sipil negara (ASN). Pemkab berupaya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Banyuwangi memadukan laporan berdasarkan regulasi yang ada dengan unsur review kinerja dan review indikator kinerja.
Melalui kinerja ASN yang jelas dan terukur, ia mengaku dapat melakukan penghematan sekitar Rp 213 miliar atau 13 persen dari total belanja langsung. Namun, penghematan tersebut tetap berorientasi 100 persen program berjalan dan membuahkan hasil. Program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat.
“Jadi program kita sudah menganut asas money follow result, berorientasi ke manfaat program. Dengan pengukuran penilaian ini, kontribusi PNS dinilai dari adanya peningkatan kinerja, tidak hanya dari absensi,” kata Anas.
Selain itu, ASN di Banyuwangi selalu dilibatkan dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan publik. Mulai dari analisis masalah, perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi kebijakan. Ia mengaku setiap hari mengumpulkan ASN dari kepala dinas sampai bagian kebersihan, untuk memaparkan rencana sebulan ke depan. Ia juga selalu menyampaikan hasil kunjungan kerja ke luar daerah kepada semua staf.
“Intinya berubah bersama, semua dari kepala dinas sampai staf di level bawah dirangkul, kerja bareng-bareng. Ini yang akan menjaga keberlanjutan program di masa mendatang tanpa tergantung siapa bupatinya,” imbuhnya.
Anas berharap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini semakin mendorong kinerja ASN di Banyuwangi. SAKIP dinilai penting karena yang dievaluasi berjalannya sistem, bukan hasil kinerja kepala dinas atau kepala daerah. “Artinya ada transformasi. Jadi ini bukan soal sistem yang bersifat administratif saja, tapi mengukur kinerja, mengukur hasil program pembangunan,” ujar Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
