REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ruas jalur Puncak dikenal dengan kemacetannya yang rutin. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mencari cara mengurai kemacetan di ruas jalur yang menjadi primadona wisata itu.
Guna mengoptimalisasi jalan alternatif dalam rangka mengurai kemacetan di jalur puncak, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar kembali melakukan peninjauan jalan alternatif puncak wilayah selatan mulai dari Megamendung-Cilember. Peninjauan ini merupakan lanjutan dari peninjauan jalan alternatif Cibereum-Citeko yang juga dilakukan Adang, satu pekan yang lalu.
Adang mengatakan, jalur utara ini merupakan salah satu dari dua opsi yang memungkinkan untuk dibangun jalur alternatif guna mengurai kemacetan yang terjadi di wilayah Puncak. Selain itu, Adang menilai bahwa jalur utara ini lebih memungkinkan untuk dibangun dikarenakan hampir seluruh jalan yang nantinya akan dibangun mereupakan jalan Pemkab dan Jalan Desa.
"Jalur utara ini lebih memungkinkan untuk menjadi jalur alternatif puncak. Jalan-jalan yang kita lewati tadi banyak yang merupakan jalan yang kewenangannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, selain itu juga ada jalan eks Provinsi. Tinggal kita lihat dan nantinya tentu kita kaji, apakah jalur ini layak untuk dijadikan jalur alternatif," ujar Adang, Ahad (22/1).
Selain itu, Adang juga mengatakan bahwa Bupati Bogor, Nurhayanti menegaskan agar di tahun 2018, kebutuhan yang mendesak terkait pembangunan jalan alternatif ini harus segera di usulkan dan di prioritaskan. Hal itu karena Pemerintah Kabupaten Bogor ingin penderitaan yang dirasakan warga di sekitar wilayah puncak atas kemacetan yang terjadi, segera berakhir. "Saya sudah sampaikan kepada Bupati hasil dari peninjauan di beberapa lokasi yang menjadi jalan alternatif. Beliau ingin concern pada tahun 2018 nanti adalah pembangunan jalan alternatif ini," lanjut dia.
Beberapa waktu lalu, kata Adang, ia sudah menggelar rapat dengan SKPD - SKPD terkait agar segera menginventarisir jalur selatan dan tentunya juga jalur utara ini. Ia berharap akhir bulan ini sudah selesai. Pemerintah Kabupaten ingin kemacetan parah yang terjadi di puncak ini segera ada solusinya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mendesak Bupati Bogor lebih tegas menangani pronlema kemacetan di ruas jalur Puncak. Menurutnya, Bupati perlu mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk bertanggungjawab mengurai kemacetan di ruas jalan raya Puncak. "Kemacetan hampir terjadi setiap hari, masalah ini bukan hanya pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saja, tetapi juga pusat, jadi bupati juga harusnya mendesak pusat terkait menangani masalah ini," katanya.
Menurut Iwan, status Jalan Raya Puncak adalah jalur nasional. Karena itu, pemerintah pusat sudah sewajar ya membantu terkait hal ini. "Saya menilai, perhatian pemerintah pusat kurang dalam hal ini. Bupati kurang dalam lobi," tambah politisi Partai Gerindera itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
