Sabtu 21 Jan 2017 10:56 WIB

KPU DKI Ikut Terbantu dengan Adanya Lembaga Survei

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan
Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno
Foto: Republika/Prayogi
Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno mengungkapkan pihaknya ikut terbantu dengan keberadaan lembaga survei dalam penyelengaraan Pilkada. Hal ini berkaitan hasil survei lembaga-lembaga tersebut yang mengungkap tingkat pengetahuan masyarakat terhadap tahapan Pilkada DKI Jakarta.

"Sejauh ini KPU sama sekali tidak merasa terganggu dengan adanya survei itu, malah di sisi lain, kami merasa terbantu, karena ada teman survei yang pertanyaannya terkait tingkat pengetahuan masyarakat Jakarta terhadap tahapan Pilkada DKI. Itu informasi yang sangat penting bagi kami," katanya dalam diskusi bertajuk 'Antara Survey dan Realitas' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/1).

Bahkan, hasil survei tersebut berimbas pada peningkatan kinerja KPU berkaitan dengan sosialisasi dalam tahapan Pilkada. Pasalnya, hasil survei juga menampilkan kekurangan-kekurangan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada.

"Karena KPU tidak melakukan itu secara resmi tentang sejauh mana efektifitas sosialisasi. Nah lembaga survei ikut melakukan itu, ini loh hasilnya, sosialisasi kurang atau gimana sehingga ini jadi masukan bagi KPU," jelasnya.

Sementara, terkait hasil survei mengenai elektabilitas tiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur, Sumarno menegaskan KPU tidak terpengaruh terkait hasil itu. Hal ini untuk memastikan kenetralan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Kendati hasil sejumlah lembaga survey berbeda-beda dalam menempatkan posisi tiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur berbeda-beda. "KPU kan pelaksana teknis tahapan, jadi tentu KPU bukan dalam kapasitas untuk merespon, mengomentari atau menyikapi hasil survei lembaga-lembaga yang ada," kata Sumarno.

Yang terpenting kata Sumarno, lembaga survey tersebut mendaftarkan lembaganya ke KPU jika hendak melakukan survei terkait Pilkada DKI Jakarta. Ia mengungkap, sejauh ini ada 24 lembaga survey yang mendaftar di KPU DKI.

"Terkait maraknya survei berbeda-beda, saya kira bisa dipahami mungkin tergantung metodeloginya, responden berbeda, maupun analisisnya bermacam-macam. KPU bukan dalam kapasitas menyikapi terkait hasil itu," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement