Rabu 18 Jan 2017 21:17 WIB

Parlemen Asia Pasifik Setujui Draf Resolusi Usulan Indonesia

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Dwi Murdaningsih
Delegasi Indonesia dalam Pertemuan APPF ke-25.
Foto: Republika/Mas Alamil Huda
Delegasi Indonesia dalam Pertemuan APPF ke-25.

REPUBLIKA.CO.ID, NADI -- Delegasi parlemen Indonesia berhasil meloloskan semua draf resolusi yang diusulkan dalam Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji. Total enam resolusi diterima parlemen negara-negara di Asia Pasifik dari 21 resolusi yang menjadi kesepakatan baru.

Perwakilan delegasi parlemen Indonesia, Yoseph Umar Hadi, mengatakan, isu-isu yang dibawa Indonesia sebagai draf resolusi mendapat tanggapan positif dari semua delegasi yang hadir. Terbukti, sebanyak 19 negara yang hadir dari total 27 anggota APPF menyepakati draf resolusi parlemen Indonesia tanpa perdebatan berarti.

“Enam usulan dari Indonesia Alhamdulillah diterima dengan baik, ini sebagai sebuah kesepakatan bersama dan menjadi intisari dari resolusi-resolusi yang dihasilkan dari sidang APPF ini,” kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (18/1).

Menurutnya, hasil sidang APPF ke-25 di Nadi yang diselenggarakan 15-19 Januari 2017 ini patut disyukuri. Dari 39 draf resolusi yang diusung oleh 19 negara yang hadir, hanya disepakati 21 resolusi. Dan, enam di antaranya adalah usulan dari parlemen Indonesia.

Penerimaan draf resolusi dari Indonesia setidaknya membuktikan peran aktif parlemen Indonesia dalam menyikapi isu-isu penting di kawasan Asia Pasifik untuk bisa diselesaikan bersama. Yang lebih penting, kata dia, resolusi tersebut mencerminkan kepentingan nasional terhadap isu-isu yang digulirkan.

Politikus PDIP ini mengakui, hasil APPF memang tidak mengikat secara organisasi. Tetapi, lanjut Yoseph, hasilnya bisa dijadikan catatan penting bagi masing-masing negara untuk menindaklanjutinya melalui instansi pemerintah terkait dengan disesuaikan untuk kepentingan Indonesia.

Resolusi Indonesia yang disepakati di APPF, pertama adalah terkait masalah pemerintahan yang baik dan praktik antikorupsi. Kedua terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ketiga tentang perubahan iklim. Keempat, keamanan makanan di regional Asia Pasifik. Kelima, dialog antaragama dan budaya. Serta yang terakhir yakni pengurangan resiko bencana.

Anggota delegasi parlemen lainnya, Rahayu Saraswati, menambahkan, hampir semua draf resolusi yang diajukan Indonesia tak mendapat tentangan yang berarti dari negara lain dalam pembahasan grup sebelum diplenokan. Hal ini berarti isu yang dibawa memang relevan dengan dinamika yang terjadi di negara-negara kawasan Asia Pasifik.

Beberapa Delegasi Indonesia yang ikut dalam Forum Parlemen Asia Pasifik di antaranya Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Yoseph Umar Hadi, Dwi Aroem Hadiatie, Rahayu Saraswati, Sartono Hutomo dan Desy Ratnasari.

Pertemuan APPF ke-25 yang dibuka pada Senin (16/1) ini bertemakan ‘Kerjasama Parlemen untuk Perdamaian dan Keamanan’. Forum ditutup oleh Ketua Parlemen Fiji, Jiko Luveni, dengan sebelumnya menandatangani hasil APPF dengan semua perwakilan delegasi negara-negara yang hadir. APPF ke-26 tahun 2018 akan diselenggarakan di Vietnam.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement