REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, turut mengklarifikasi sejumlah langkah hukum yang belakangan terjadi. Ia menegaskan, langkah itu murni penegakan hukum dan bukan sikap otoriter rezim.

"Jadi, kalau ada langkah hukum, bukan pemerintah menuju rezim otoriter," kata Wiranto usai menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesai (MUI), Rabu (18/1).

Ia menerangkan, langkah hukum yang dilakukan selama ini murni semata-mata untuk menyeimbangkan kebebasan, sehingga kebebasan tidak dimaknai bebas tanpa ada aturan. Wiranto menilai, hukum harus jadi landasan utama setiap orang di Indonesia, termasuk saat menyampaikan aspirasinya.

Wiranto menuturkan, jika ingin berdemonstrasi sekalipun tentu diperbolehkan, tentu dengan syarat-syarat seperti tertib, melapor terlebih dulu, dan dijelaskan semua perangkat demonya. Ia mengingatkan, itu merupakan langkah yang dilakukan untuk menjaga kebebasan agar tidak menganggu orang lain.

"Semata menjaga kebebasan bisa diekspresikan tanpa mengganggu orang lain, dan ini kebebasan yang terukur," ujar Wiranto.

Selain itu, ia menjelaskan, itu turut menjadi tujuan dari langkah hukum atas berita-berita palsu yang banyak beredar, karena telah melanggar UU ITE. Menurut Wiranto, itu dilakukan demi menghadapi berita-berita penipuan, kebohongan, manipulasi penghasutan maupun ujaran kebencian.

Din: Umat Islam Merasa Tertekan, Terpuruk, dan Tertuduh

Ikuti Whatsapp Channel Republika