REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto berharap demonstrasi tidak menjadi tren masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, demonstrasi sebaiknya sebagai jalan terakhir jika upaya komunikasi terjadi kebuntuan.
"Tatkala ada sesuatu yang tidak beres bisa dikomunikasikan tidak perlu harus demo-demo. Itu sesuatu cara terakhir kalau komunikasi tidak jalan, sekarang tuh jalan komunikasi," ujar Wiranto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1).
Menurutnya, jangan sampai demonstrasi juga menjadi tren untuk menekan atau menyudutkan suatu pihak. Hal itu disampaikannya menyusul aksi demonstrasi massa FPl di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini. Wiranto mengatakan, sebenarnya tidak ada persoalan menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Hal ini karena menyatakan pendapat di muka umum adalah hak setiap orang.
"Solusi ke depan, hak menyatakan pendapat di muka umum boleh, tapi ada rambu-rambunya, dan syarat-syaratnya kalau syarat-syarat itu dilanggar berhadapan dengan aparat keamanan," kata Wiranto.
Ia pun menyarankan kepada pihak-pihak tertentu menyelesaikan persoalan dengan cara komunikasi yang lebih efektif. Bukan dengan sikap yang reaktif. "Masyarakatnya jangan dikit-dikit demo, menghabiskan energi kita sebagai bangsa. Seharusnya dikomunikasikan tidak usah ramai-ramai, 10 orang 5 orang ingin ketemu Menkopolhukam silahkan, saya terima dengan baik pasti," kata Wiranto.
Diketahui, massa Front Pembela Islam (FPI) hari ini mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Kedatangan massa guna menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Anton Charlian. Aksi itu merupakan buntut dari kericuhan antara anggota FPI dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) usai pemeriksaan Ketua Umum FPI Habib Rizieq di Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
