REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Pulau Nusakambangan kelak tidak hanya akan dikenal sebagai pulau penjara. Hal ini menyusul rencana Kementerian Hukum dan HAM untuk mengembangkan peternakan sapi besar di pulau tersebut.
"Kita akan bekerja sama dengan sejumlah kementerian lain untuk membangun Lapas Industri sekaligus pertenakan sapi di Nusakambangan," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham I Wayan Kusmiantha Dusak, di Cilacap, Jumat (13/1).
Dia menyebutkan, dari hasil studi potensi yang pernah dilakukan, Pulau Nusakambangan bisa menampung 21 ribu ekor sapi per tahunnya. Potensi ini dinilai cukup besar, karena bisa menekan kebutuhan daging sapi masyarakat. "Kalau ini dikembangkan maksimal, maka Pulau Nusakambangan bisa menjadi sentra sapi potong cukup besar," kata dia menjelaskan.
Ia berpendapat, upaya peternakan sapi di Nusakambangan, rencananya akan mulai dilaksanakan Februari 2017. Pada masa awal, akan ada 150 ekor sapi yang masuk ke ranch atau lahan penggembalaan seluas tiga hektar. Sedangkan sumber dananya berasal dari APBN.
"Nantinya, yang mengelola para napi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Nirbaya atau LP Terbuka yang memang akan kita kembangkan sebagai LP industri. Mereka ini yang nantinya menjadi tenaga utama dalam indutri peternakan sapi," katanya.
Namun untuk pengembangan lebih lanjur, Wayan juga mengaku sudah melakukan penjajakan pada para pelaku usaha, perbankan, serta organisasi internasional. Dia berharap, kedepan juga bisa menggandeng pelaku agrobisnis dan peternakan di Indonesia, untuk investasi pengembangan lapas industri dan industri peternakan sapi tersebut.
Selain pengembangan dalam bisa peternakan, Wayan mengaku lokasi bekas LP Nirbaya juga akan dikembangkan menjadi LP khusus pendidikan dan pembinaan keterampilan bagi para napi yang akan menyelesaikan masa hukuman. Keterampilan yang diberikan, antara lain mengenai agribisnis, industri manufaktur dan jasa.
"Untuk mengembangkan Lapas Industri, pihaknya menggandeng Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Badan Usaha, Perbankan, LSM dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
