REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) tidak setuju salah satu poin di dalam draf RUU tentang Penyelengaraan Pemilu dari pemerintah dinyatakan bahwa sistem pemilu adalah terbuka terbatas. Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan, sistem terbuka terbatas dalam substansi pasal itu adalah sistem tertutup bahwa penentuan calon legislatif terpilih berdasarkan nomor urut, tidak berdasarkan suara terbanyak.
"Sikap PAN adalah tidak sepakat sistem terbuka terbatas alias sistem tertutup berdasarkan nomor urut," jelas Viva, saat dihubungi, Sabtu (7/1).
Viva menjelaskan, sistem nomor urut memupuk potensi terjadinya oligarki di partai politik. Siapa yang dekat dengan pimpinan parpol memiliki peluang besar untuk mendapatkan nomor urut yang baik. Sebab, oligarki akan menumbuhkan budaya nepotisme yang merusak nilai demokrasi di partai politik.
Ia menilai, sistem nomor urut melahirkan ketidakadilan dalam proses pencalegan. Karena bagi calon legislatif yang berjuang dan berpeluh-keringat, sehingga memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihannya jika berada di 'nomor sepatu' dipastikan tidak terpilih.
Selain itu, sistem nomor urut akan menyebabkan semakin jauhnya hubungan antara calon legislatif (terpilih) dengan konstituen/rakyat yang memilih di Pemilu. "Karena ukuran keterpilihan bukan dari perolehan suara calon legislatif, tetapi dari nomor urut calon, meskipun calon yang di 'nomor urut peci' memperoleh suara sedikit dibanding calon lain," ucap wakil ketua Komisi IV DPR itu.
Menurut anggota pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu tersebut, rakyat semakin cerdas dan memiliki tingkat kesadaran politik yang semakin membaik. Jika ada upaya politik uang di lapangan, maka tidak ada jaminan yang bersangkutan akan terpilih dan berjalan efektif.
"Dengan sistem suara terbanyak tentu akan dapat memperkuat kedewasaan politik rakyat dalam menentukan pilihan politiknya," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika