REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah laporan terkait alasan utama penundaan kerja sama militer Indonesia dan Australia bermunculan.
Menurut Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional UI, tindakan Panglima TNI untuk menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) adalah langkah yang tepat.
Penegasan Guru Besar UI ini menanggapi insiden di pusat pendidikan pasukan khusus Australia atas tiga hal. Pertama pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua esai yang ditulis peserta didik terkait masalah Papua. Terakhir tulisan Pancagila di ruang kepala sekolah yang seolah melecehkan ideologi Pancasila.
"Penangguhan kerja sama merupakan tindakan yang tepat karena Panglima ADF menjanjikan untuk melakukan investigas atas hal ini. Penangguhan dilakukan selama investigasi berlangsung hingga hasil nantinya diumumkan," tegas Hikmahanto kepada Republika.co.id, Kamis (5/1).
Dikatakannya, kemungkinan hasil investigasi adalah kesalahan dilakukan oknum personil militer ADF dan bukan merupakan sikap resmi dari ADF, bahkan sikap resmi pemerintah Australia. Atas tindakan oknum personil tersebut, ADF akan menyatakan akan mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang bertanggung jawab.
Hasil investigasi demikian, kata dia, yang akan menyelamatkan kerja sama militer TNI dan ADF. "ADF dan Pemerintah Australia lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personil milternya," ujarnya.
Hikmahanto menilai, peristiwa ini bagi Indonesia menjadi preseden yang baik agar Australia melalui pejabat-pejabatnya tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
