REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat selama lima hari penindakan sistem Ganjil-Genap, jumlah pelanggar naik atau meningkat hingga 90 persen. Dalam periode 12 hingga 16 September tercatat hanya 180 pelanggar. Sedangkan periode 19 hingga 23 Desember 2016 naik menjadi 342 pelanggar.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan bahwa masyarakat masih banyak yang coba-coba dan bahkan ada unsur kesengajaan. "Ya mungkin masyarakat masih coba-coba. Memang banyak sekali alasannya yang psrtama tidak tahu, kedua lupa, yang ketiga jam waktunya itu enggak sama. Ada unsur kesengajaan," ujar Andri saat dihubungi Republika.co.id, Senin (26/12).
Andri menegaskan bahwa pihaknya tidak peduli terhadap alasan para pengendara tersebut. Yang penting menurutnya apapun pelanggarannya akan ditindak dengan tegas.
Menurut Andri, sejauh ini pihaknya juga sudah melakukan berbagai macam sosiliasi kepada masyarakat terkait sistem ganjil-genap. Karena itu, dia menagtakan, tidak ada alasan lagi buat para pengendara untuk mengelak. "Kalau saya rasa sih pura-pura enggak tahu, kalau sosilisasi semua masyarakat sudah tahu kok," ucapnya.
Kendati demikian, Andri sebenarnya tidak mempedulikan berapa banyak masyarakat yang melakukan pelangaran. Justru, ia melihat lebih kepada keefektifan sistem tersebut. "Kalau saya tidak lihat dari jumlah pelanggarannya, tapi saya lebih melihat pada efektifnya pelaksanaan ganjil-genap itu. Jadi seberapa banyak mau turun kek, mau naik kek yang namanya pelanggaran tetap kita tindak" kata dia.
Sejak sistem ganjil-genap diberlakukan, Andri melihat masih cukup efektif untuk menekan angka kemacetan di ibu kota, sehingga tidak mengeluarkan kebijakan baru. "Kan travel timenya juga mengalami peningkatan, volume kendaraannya juga mengalami penurunan, dan Transjakarta juga jumlah angkutannya terus meningkat. Jadi efektif," jelasnya.
Namun, Andri menhakui pihaknya masih berharap pelaksanaan sistem ERP dapat segera terwujud untuk menekan angka kemacetan dengan menggunakan elektronik. "Walaupun kita tetap mengharapkan agar pelaksanaan ERP benar-benar terwujud. Karena sekali lagi ganjil-genap ini hanya program transisi dan penindakannya masih manual. Kalau seumpamanya ERP-nya sudah jalan, tidak perlu lagi ganjil-genap," kata Andri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
