REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sehari setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Aceh, Presiden menggelar rapat terbatas membahas percepatan penanganan gempa Aceh di Kantor Presiden, Jakarta pada Jumat siang (16/12). Presiden pun meminta perhitungan yang cermat, akurasi data dan identifikasi kebutuhan pascabencana gempa, termasuk detail lokasi yang terkena dampak bencana.
Presiden Jokowi pun minta Kepala BNPB menyampaikan laporan dan langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi terutama dalam soal jumlah dan kaitannya dengan lokasi serta jenis kebutuhan yang diperlukan. "Saya ingin agar semuanya bisa dikerjakan secepat-cepatnya terkait dengan penanganan pascabencana agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi secepat-cepatnya dimulai," kata Jokowi, Jumat (16/12).
Agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekosntruksi berjalan dengan cepat, Jokowi meminta agar melibatkan TNI. Bantuan dari TNI, dalam proses rekonstruksi ini diharapkan dapat segera memperbaiki infrastruktur dan rumah warga yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan.
Jokowi juga menginginkan adanya pendekatan baru dalam penanganan bencana, di mana tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara paralel. Tidak perlu menunggu tahap demi tahap. Tetapi mana yang dapat dikerjakan lebih dulu langsung dibangun. Begitu juga dengan bantuan stimulan rumah rusak. Sehingga tidak perlu menunggu semuanya selesai diverifikasi, kemudian baru diberikan bantuan.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, pemberian bantuan rumah rusak seringkali memerlukan waktu yang lama, mulai dari pendataan, verifikasi, ditetapkan kepala daerah hingga penyaluran bantuan butuh waktu yang lama. Bahkan, bisa setahun lebih seperti saat penyaluran bantuan stimulan rumah rusak pada bencana banjir bandang di Manado.
Hingga Jumat (16/12) berdasarkan laporan ke Posko Utama Tanggap Darurat Gempa Aceh tercatat 18.612 rumah rusak. Rinciannya, 2.551 rumah rusak berat, dan 16.061 rumah rusak di tiga kabupaten yang terdampak gempa. Di Pidie Jaya terdapat 17.673 rumah rusak (2.414 rusak berat, 15.259 rusak), di Bireuen ada 796 rumah rusak (105 rusak berat, 691 rusak), dan di Pidie ada 143 rumah rusak (32 rusak berat, 111 rusak.
Dari sejumlah rumah rusak tersebut yang sudah diverifikasi dan ditetapkan melalui SK Bupati dengan lampiran by name by address di Pidie Jaya 273 rumah rusak (142 rusak berat, 131 rusak) dan di Pidie 143 rumah rusak (32 rusak berat, 111 rusak). BNPB menyalurkan bantuan stimulus rumah rusak sebesar Rp 11,8 miliar, yaitu Rp 8,3 miliar untuk Pidie Jaya dan Rp 3,5 miliar untuk Pidie. Pemerintah memberikan stimulus perbaikan rumah rusak berat Rp 40 juta dan rumah rusak Rp 20 juta per rumah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
