REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu rencananya akan dikebut oleh panitia khusus (pansus) DPR. Meski demikian proses tersebut dinilai tetap harus dibahas secara mandalam, cermat dan objektif, mengingat banyaknya isu krusial yang menentukan masa depan demokrasi dan kepemimpinan bangsa.

"Fraksi PKS menaruh perhatian serius terhadap RUU ini karena menentukan masa depan demokrasi yang akan melahirkan kepemimpinan nasional baik eksekutif maupun legislatif di semua tingkat," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sabtu (10/12).

Untuk itu, kata dia, PKS tengah melakukan kajian yang mendalam, cermat, dan objektif terhadap draf RUU insiatif pemerintah korelasinya dengan masa depan demokrasi dan desain rekrutmen kepemimpinan nasional. Menurut dia, Lembaga Kajian Strategis Fraksi PKS tengah melakukan simulasi mendalam. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS sebelum diambil keputusan.

"Sehingga Fraksi PKS tidak akan gegabah dalam menyikapi RUU ini kecuali telah mengkaji berbagai alternatif (positif dan negatif) dari sistem pemilu yang akan ditetapkan nanti," kata Jazuli.

Terkait pilihan sistem pemilu legislatif apakah terbuka terbatas (tertutup) atau terbuka (suara terbanyak), PKS belum memutuskan pilihan (sikap). Partai tersebut masih mengkaji dan mendalami antara positif dan negatif dampak dari penerapan sistem tersebut. "Maka RUU ini harus berkualitas kontennya untuk perbaikan sistem demokrasi di negara kita dan untuk itu Fraksi PKS akan benar-benar mengawalnya," ujar Jazuli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika