REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok mengaku tidak masalah dengan pihak-pihak yang merasa sakit hati dengannya karena kebijakan-kebijakan yang selama ini diambil sebagai Gubernur DKI.
"Ada klub BHS (Barisan Sakit Hati), kumpul-kumpul gitu ya. Ya tidak apa-apa. Saya pikir kalau mau berantas korupsi, Anda bentuk dua kelompok. Ada yang cinta, ada yang benci," ujar Ahok saat kampanye rakyat di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/12).
Kebanyakan, sambung Ahok, barisan sakit hati adalah para pengusaha yang ia tolak saat mau memberi bantuan tunai ke Pemprov DKI. "Jadi kalau kompensasi semua barang, bukan uang, dan pakai jasa penilai. Jadi sangat adil. Para pengusaha juga bisa memberikan bantuannya dananya berupa CSR," tegasnya.
Pejawat itu juga membanggakan dirinya yang berhasil menerapkan praktek pemerintahan yang transparan selama ia memimpin Jakarta. Salah satunya adalah keberhasilannya membuat kebijakan lurah dan camat untuk melapor LKHPN. Padahal dua jabatan ini sebelumnya menurut Ahok tidak perlu untuk melaporkan LHKPN.
Untuk menghindari perilaku pejabat yang curang, Ahok mengatakan telah menghapus sistem transaksi tunai. Dengan sistem non tunai, Ahok bisa melacak pejabat mana yang mencoba menyelundupkan dana. Apalagi Pemprov DKI menurutnya bisa bekerja sama dengan PPATK.
"Jual mobil juga gitu, bekas mobil pejabat dibeli murah banget, padahal sebelum dijual sudah diservis menggunakan uang APBD. Ini juga saya coret, kalau mau jual mobil, lelang. Kami gunakan teknologi biar semua transparan," tegas Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
